Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Memangkas Beringin Kembar di Istana Negara

Kompas.com - 16/05/2016, 06:52 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Dukungan menyusut

Bersamaan dengan rutinitas pemangkasan beringin kembar di Istana Negara, di Bali Nusa Dua Convention Center, tengah berlangsung Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Munaslub Partai Golkar yang dimulai sejak Jumat pekan lalu akan berakhir, Senin (16/5/2016).

Delapan calon ketua umum Partai Golkar akan memperebutkan suara untuk menggantikan posisi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Delapan calon ketua umum itu adalah Ade Komarudin, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Aziz Syamsuddin, Indra Bambang Utomo, dan Syahrul Yasin Limpo.

Siapa pun yang kemudian terpilih, situasi politik tidak lagi sama seperti situasi politik saat mereka bergabung ke Golkar. Sejak Soeharto tumbang, Golkar yang bersalin rupa menjadi Partai Golkar memang tidak ikut tumbang. Namun, perolehan suaranya dari pemilu ke pemilu terus terpangkas.

Mewarisi 74.51 persen suara di pemilu terakhir di era Orde Baru tahun 1997, di Pemilu 1999 Partai Golkar meraih 22,44 persen saura. Di Pemilu 2004, meskipun berhasil menjadi pemenang, suara Partai Golkar turun lagi menjadi 21,58 persen suara.  

Di dua pemilu terakhir, perolehan suara Partai Golkar juga turun dibandingkan perolehan suara di dua pemilu sebelumnya. Pemilu 2009, Partai Golkar mendapat 14,45 persen suara. Di Pemilu 2014, perolehan Partai Golkar naik sedikit menjadi 14,75 persen suara.

Meskipun persentasenya naik, perolehan kursi partai warisan Orde Baru ini di DPR turun. Pada Pemilu 2009, Partai Golkar meraih 107 kursi di legislatif. Di Pemilu 2014, kursinya di legislatif menyusut menjadi 91.

Tidak hanya di lembaga legislatif kesulitan dialami Partai Golkar. Di lembaga eksekutif, upaya Partai Golkar berkuasa melalui Pemilu Presiden selalu kandas.

Saat menang di Pemilu 2004 dan mencalonkan Wiranto-Salahuddin Wahid dan kemudian berkoalisi untuk memenangkan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi melawan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Partai Golkar kalah. 

Begitu juga ketika Pemilu 2009. Jusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar dan mencalonkan diri berpasangan dengan Wiranto, kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. 

Tahun 2014, upaya Partai Golkar berkuasa di lembaga eksekutif lewat Pemilu Presiden juga kandas. Persekutuan Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih mendukung Prabowo-Hatta Rajasa dikalahkan Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Golkar dan kekuasaan

Betul bahwa meskipun tidak pernah menang dalam Pemilu Presiden, Partai Golkar tidak pernah tidak "kebagian" kekuasaan. Saat kalah di Pilpres 2004, ada Jusuf Kalla dan gerbongnya di pemerintahan. Posisi Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden lantas membuat Golkar mampu dikuasai.

Setelah kalah dalam Pilpres 2009, Partai Golkar yang kemudian dipimpin Aburizal Bakrie dengan lihai merapat kembali ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com