Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Calon Ketum Golkar, Airlangga Sebut Kelemahan UN Berbasis Komputer

Kompas.com - 13/05/2016, 21:12 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyinggung soal kekurangan penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UN BK) sebagai salah satu masalah infraatruktur yang terjadi di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Airlangga dalam debat calon ketua umum Partai Golkar yang diselenggarakan di Bali, Jumat (13/5/2016).

"UN berbasis komputer itu efisien, tapi kalau listriknya bagus," ujar Airlangga, Jumat malam.

Ia mencontohkan kasus di salah satu lokasi di daerah pemilihannya di Jawa Barat. Saat itu, UN di 11 Sekolah Menengah Atas terpaksa dihentikan karena listrik padam.

Contoh lain adalah kasus di Palu, ketika sebuah sekolah mesti menyewa genset untuk bisa menyelenggarakan UNBK dengan lancar. Sekolah terpaksa harus merogoh kocek Rp 4,5 juta per hari untik menyewa genset.

"Tidak semua sekolah bisa menyediakan. Sehingga kita harus mempercepat infrastruktur listrik," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, pakar komunikasi politik Effendi Gazali sebagai salah satu anggota tim panelis, juga mempertanyakan sikap Airlangga menanggapi maraknya kekerasan seksual terhadap anak.

Airlangga menjawab, salah satu cara menekan angka kejahatan seksual terhadap anak adalah lewat mengurangi angka pengangguran.

"Kebetulan anak saya banyak, delapan. Jadi saya sangat tersinggung dan terluka pada kekerasan seksual pada anak," tutur Airlangga.

"Ini bisa ditangani dengan perilaku, dan mengurangi pengangguran. Jadi yang kongko-kongko berkurang," kata dia.

Kompas TV JK Bantah Ada Pertarungan Dukungan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com