Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/05/2016, 14:14 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath mengatakan, FUI siap membantu TNI memberantas simbol-simbol komunis.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara silaturahim purnawirawan TNI/Polri, serta ormas kepemudaan dan keagamaan, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Dalam kesempatan itu, Al Khaththath menyampaikan tujuh permintaan untuk menangkal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia.

Salah satunya adalah dengan memasukkan kurikulum khusus ke dalam program bela negara.

"Dalam membuat program gerakan bela negara oleh Kementerian Pertahanan, kami minta agar memasukkan kurikulum ketahanan ideologi, khususnya menajamkan bahaya ideologi komunis," kata Al Khaththath.

Tuntutan kedua, lanjut dia, dalam menangani masalah yang berkaitan dengan PKI, pemerintah harus memulai dari kasus-kasus pemberontakan PKI sejak 1946, bukan hanya setelah 1965.

Pemerintah juga diminta untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 juncto Pasal 107a sampai e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Keempat, pemerintah diminta menghentikan pencarian kuburan masal dan menyatakan bahwa PKI pelaku kejahatan kemanusiaan.

"Mereka kan bukan korban. Mereka yang memulai," ujarnya.

FUI juga meminta agar tak ada permintaan maaf terkait peristiwa tahun 1965 seperti wacana yang mengemuka.

Kepada Kementerian Pertahanan, FUI juga berharap agar ulama dan pesantren turut dilibatkan dalam program bela negara. 

Terakhir, FUI meminta pemerintah menginstruksikan TVRI untuk memutar kembali secara rutin film Gerakan 30 September PKI yang sejak lama sudah berhenti ditayangkan.

Alasannya, generasi muda perlu mengetahui peristiwa G30S PKI.

"Itulah tujuh permintaan umat Islam kepada Pak Kemenhan yang mewakili pemerintah terkait masalah PKI dan kader-kadernya yang ingin membangkitkan kembali PKI dengan ideologi komunismenya yang sangat bertentangan dengan ideologi NKRI," kata Al Khaththath.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta 'Lockdown'

Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta "Lockdown"

Nasional
Erick Thohir Diklaim sebagai Kandidat Cawapres Terkuat PAN

Erick Thohir Diklaim sebagai Kandidat Cawapres Terkuat PAN

Nasional
Kompolnas Pasrah, Keluarga Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Dipersilakan Praperadilan

Kompolnas Pasrah, Keluarga Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Dipersilakan Praperadilan

Nasional
Kompolnas Sudah Klarifikasi Penyidik Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak, Ini Hasilnya

Kompolnas Sudah Klarifikasi Penyidik Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak, Ini Hasilnya

Nasional
Ditanya Peluang Erick Thohir Gabung PAN, Zulhas: Setiap Hari Sama Saya Terus

Ditanya Peluang Erick Thohir Gabung PAN, Zulhas: Setiap Hari Sama Saya Terus

Nasional
Selain Jokowi, Megawati Juga Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Selain Jokowi, Megawati Juga Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Nasional
DPW Nasdem Akan Usulkan Sejumlah Kader sebagai Cagub DKI, Termasuk Ahmad Sahroni

DPW Nasdem Akan Usulkan Sejumlah Kader sebagai Cagub DKI, Termasuk Ahmad Sahroni

Nasional
Substansi Putusan MK Berubah, Pakar Sebut Versi Pembacaan Hakim di Sidang yang Berlaku

Substansi Putusan MK Berubah, Pakar Sebut Versi Pembacaan Hakim di Sidang yang Berlaku

Nasional
Pakar Nilai Berubahnya Substansi Putusan MK Pelanggaran, Harus Diusut

Pakar Nilai Berubahnya Substansi Putusan MK Pelanggaran, Harus Diusut

Nasional
ICW Sebut Usul Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diperiksa Kemunduran

ICW Sebut Usul Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diperiksa Kemunduran

Nasional
Kompolnas Sebut Pensiunan Polisi yang Tabrak Mahasiswa UI sampai Tewas Tak Terbukti Lalai

Kompolnas Sebut Pensiunan Polisi yang Tabrak Mahasiswa UI sampai Tewas Tak Terbukti Lalai

Nasional
Mentan Dituding Salah Beri Data pada Jokowi, Nasdem: Nyinyir Itu Biar Urusan Hasto

Mentan Dituding Salah Beri Data pada Jokowi, Nasdem: Nyinyir Itu Biar Urusan Hasto

Nasional
Menpan-RB Minta Pemda Pakai Zoom Bahas Birokrasi Tanpa Kirim Utusan ke Jakarta

Menpan-RB Minta Pemda Pakai Zoom Bahas Birokrasi Tanpa Kirim Utusan ke Jakarta

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Nasdem: Tak Bisa Diintervensi, apalagi Orang Sekelas Hasto

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Nasdem: Tak Bisa Diintervensi, apalagi Orang Sekelas Hasto

Nasional
Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Ditargetkan sebelum Bulan Puasa

Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Ditargetkan sebelum Bulan Puasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.