Kompas.com - 13/05/2016, 14:14 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath mengatakan, FUI siap membantu TNI memberantas simbol-simbol komunis.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara silaturahim purnawirawan TNI/Polri, serta ormas kepemudaan dan keagamaan, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Dalam kesempatan itu, Al Khaththath menyampaikan tujuh permintaan untuk menangkal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia.

Salah satunya adalah dengan memasukkan kurikulum khusus ke dalam program bela negara.

"Dalam membuat program gerakan bela negara oleh Kementerian Pertahanan, kami minta agar memasukkan kurikulum ketahanan ideologi, khususnya menajamkan bahaya ideologi komunis," kata Al Khaththath.

Tuntutan kedua, lanjut dia, dalam menangani masalah yang berkaitan dengan PKI, pemerintah harus memulai dari kasus-kasus pemberontakan PKI sejak 1946, bukan hanya setelah 1965.

Pemerintah juga diminta untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 juncto Pasal 107a sampai e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Keempat, pemerintah diminta menghentikan pencarian kuburan masal dan menyatakan bahwa PKI pelaku kejahatan kemanusiaan.

"Mereka kan bukan korban. Mereka yang memulai," ujarnya.

FUI juga meminta agar tak ada permintaan maaf terkait peristiwa tahun 1965 seperti wacana yang mengemuka.

Kepada Kementerian Pertahanan, FUI juga berharap agar ulama dan pesantren turut dilibatkan dalam program bela negara. 

Terakhir, FUI meminta pemerintah menginstruksikan TVRI untuk memutar kembali secara rutin film Gerakan 30 September PKI yang sejak lama sudah berhenti ditayangkan.

Alasannya, generasi muda perlu mengetahui peristiwa G30S PKI.

"Itulah tujuh permintaan umat Islam kepada Pak Kemenhan yang mewakili pemerintah terkait masalah PKI dan kader-kadernya yang ingin membangkitkan kembali PKI dengan ideologi komunismenya yang sangat bertentangan dengan ideologi NKRI," kata Al Khaththath.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Nasional
Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Nasional
Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Nasional
MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

Nasional
Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Nasional
Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Nasional
Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Nasional
Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Nasional
Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Nasional
Ridwan Kamil: Polisi Terus Siaga Pasca-bom Bunuh Diri di Astanaanyar

Ridwan Kamil: Polisi Terus Siaga Pasca-bom Bunuh Diri di Astanaanyar

Nasional
KSAL Fokus ke Deradikalisasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil

KSAL Fokus ke Deradikalisasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil

Nasional
Keluarga Korban Tak Heran Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Desak Pengusutan Ulang

Keluarga Korban Tak Heran Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Desak Pengusutan Ulang

Nasional
Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.