Kompas.com - 13/05/2016, 05:27 WIB
Pembeli bersiap membawa belanjaan mereka yang dibungkus kantong plastik di sebuah pasar swalayan di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pemerintah berencana menerapkan pembatasan kantong plastik pembungkus untuk mengurangi sampah plastik yang sulit terurai. HARIAN KOMPAS/YUNIADHI AGUNGPembeli bersiap membawa belanjaan mereka yang dibungkus kantong plastik di sebuah pasar swalayan di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pemerintah berencana menerapkan pembatasan kantong plastik pembungkus untuk mengurangi sampah plastik yang sulit terurai.
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan kantong plastik berbayar yang sudah diuji coba di 23 kota di seluruh Indonesia sejak 21 Februari 2016, disebut telah membuahkan hasil. Ada penurunan penggunaan kantong plastik di kota-kota itu.

“Ada penurunan penggunaan kantong plastik di 23 kota, (dengan penurunan) 25 persen sampai 80 persen,” ujar Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PLSB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tuti Hendrawati Mintarsih, Kamis (28/4/2016).

Berbicara dala konferensi pers sosialisasi tas belanja berulang kali pakai dari Tempo Scan Love Earth, Tuti menyebutkan, tim evaluasi berasa dari jajaran kementeriannya yang bekerja sama dengan personel Gerakan Diet Kantong Plastik.

Uji coba penerapan kantong plastik berbayar ini berlaku di toko-toko ritel di 23 kota tersebut. “Pengurangan (penggunaan kantong plastik) paling tinggi ada di Banjarmasin, turun sampai 80 persen. Kalau yang terendah ada di Kendari,” imbuh Tuti.

Tas khas lokal

Tuti mengakui keberhasilan Banjarmasin tak lepas dari peran pemerintah daerah setempat. Dia pun berharap kesadaran dan inisiatif serupa bisa tumbuh di kota-kota lain. (Baca: Sore-sore, "Rampok Plastik" Kejutkan Kota Kasablanka)

“Di Banjarmasin, pemda sigap berkoordinasi dengan komunitas. Tidak segan-segan, banyak masyarakat yang dilibatkan langsung,” ungkap Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan Direktorat Pengelola Sampah Ditjen PSLB3 KLHK Ujang Solihin Sidik, melengkapi paparan Tuti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, kata Ujang, ada cerita menarik saat timnya mengevaluasi Banjarmasin. Di sana, wali kota sudah memberlakukan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. “Sebagai gantinya, masyarakat diwajibkan memakai tas khas (Banjarmasin), yaitu (tas) bakul purun,” ujar dia.

Thinkstock Ilustrasi sampah plastik.
Ide tersebut, kata Ujang, patut dicontoh. Sebab, selain bisa menekan penggunaan kantong plastik, kewajiban itu sekaligus melestarikan kerajinan tangan yang menjadi identitas masyarakat.

“Berbeda sekali dengan yang kami dapati di Kendari. Di sana, banyak masyarakat yang belum tahu kalau pemerintah sudah memberlakukan kebijakan kantong pastik berbayar,” kata Ujang. Menurut dia, informasi belum terserap penuh di Kendari.

Sebelumnya, kebijakan kantong plastik berbayar didasari hasil riset yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah plastik kedua terbanyak ke laut. Sampah yang dihasilkan mencapai 187,2 juta ton. Riset tersebut dilakukan oleh Jenna Jambeck dan kawan-kawan pada 2015.

“Kebijakan kantong plastik berbayar bukan ditujukan untuk mendapatkan untung, melainkan sebagai konsekuesi bagi kita kalau sudah terlibat dalam (topik) pencemaran lingkungan,” kata Tuti.

Tuti pun lalu bertutur soal tumpukan sampah yang dia temukan setiap kali mendatangi tempat pembuangan akhir (TPA).  “Itu gunungan sampah tidak pernah turun. Tandanya, sampah yang menumpuk bukanlah (sampah) organik, melainkan plastik,” tegas dia.

Seperti banyak diungkap, plastik pada dasarnya punya sifat sulit terurai. Kalaupun bisa terurai, butuh waktu yang sangat panjang, sampai-sampai bisa diibaratkan fosil plastik bisa menjadi warisan bagi anak cucu bila kondisi saat ini tak dibenahi. (Baca: Apa Mau Anak Cucu Tinggal di Atas “Fosil”?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Nasional
Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Nasional
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

Nasional
Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Nasional
Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.