Nah... Uji Coba Plastik Berbayar Sudah Ada Hasilnya

Kompas.com - 13/05/2016, 05:27 WIB
Pembeli bersiap membawa belanjaan mereka yang dibungkus kantong plastik di sebuah pasar swalayan di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pemerintah berencana menerapkan pembatasan kantong plastik pembungkus untuk mengurangi sampah plastik yang sulit terurai. HARIAN KOMPAS/YUNIADHI AGUNGPembeli bersiap membawa belanjaan mereka yang dibungkus kantong plastik di sebuah pasar swalayan di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pemerintah berencana menerapkan pembatasan kantong plastik pembungkus untuk mengurangi sampah plastik yang sulit terurai.
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan kantong plastik berbayar yang sudah diuji coba di 23 kota di seluruh Indonesia sejak 21 Februari 2016, disebut telah membuahkan hasil. Ada penurunan penggunaan kantong plastik di kota-kota itu.

“Ada penurunan penggunaan kantong plastik di 23 kota, (dengan penurunan) 25 persen sampai 80 persen,” ujar Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PLSB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tuti Hendrawati Mintarsih, Kamis (28/4/2016).

Berbicara dala konferensi pers sosialisasi tas belanja berulang kali pakai dari Tempo Scan Love Earth, Tuti menyebutkan, tim evaluasi berasa dari jajaran kementeriannya yang bekerja sama dengan personel Gerakan Diet Kantong Plastik.

Uji coba penerapan kantong plastik berbayar ini berlaku di toko-toko ritel di 23 kota tersebut. “Pengurangan (penggunaan kantong plastik) paling tinggi ada di Banjarmasin, turun sampai 80 persen. Kalau yang terendah ada di Kendari,” imbuh Tuti.

Tas khas lokal

Tuti mengakui keberhasilan Banjarmasin tak lepas dari peran pemerintah daerah setempat. Dia pun berharap kesadaran dan inisiatif serupa bisa tumbuh di kota-kota lain. (Baca: Sore-sore, "Rampok Plastik" Kejutkan Kota Kasablanka)

“Di Banjarmasin, pemda sigap berkoordinasi dengan komunitas. Tidak segan-segan, banyak masyarakat yang dilibatkan langsung,” ungkap Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan Direktorat Pengelola Sampah Ditjen PSLB3 KLHK Ujang Solihin Sidik, melengkapi paparan Tuti.

Bahkan, kata Ujang, ada cerita menarik saat timnya mengevaluasi Banjarmasin. Di sana, wali kota sudah memberlakukan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. “Sebagai gantinya, masyarakat diwajibkan memakai tas khas (Banjarmasin), yaitu (tas) bakul purun,” ujar dia.

Thinkstock Ilustrasi sampah plastik.
Ide tersebut, kata Ujang, patut dicontoh. Sebab, selain bisa menekan penggunaan kantong plastik, kewajiban itu sekaligus melestarikan kerajinan tangan yang menjadi identitas masyarakat.

“Berbeda sekali dengan yang kami dapati di Kendari. Di sana, banyak masyarakat yang belum tahu kalau pemerintah sudah memberlakukan kebijakan kantong pastik berbayar,” kata Ujang. Menurut dia, informasi belum terserap penuh di Kendari.

Sebelumnya, kebijakan kantong plastik berbayar didasari hasil riset yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah plastik kedua terbanyak ke laut. Sampah yang dihasilkan mencapai 187,2 juta ton. Riset tersebut dilakukan oleh Jenna Jambeck dan kawan-kawan pada 2015.

“Kebijakan kantong plastik berbayar bukan ditujukan untuk mendapatkan untung, melainkan sebagai konsekuesi bagi kita kalau sudah terlibat dalam (topik) pencemaran lingkungan,” kata Tuti.

Tuti pun lalu bertutur soal tumpukan sampah yang dia temukan setiap kali mendatangi tempat pembuangan akhir (TPA).  “Itu gunungan sampah tidak pernah turun. Tandanya, sampah yang menumpuk bukanlah (sampah) organik, melainkan plastik,” tegas dia.

Seperti banyak diungkap, plastik pada dasarnya punya sifat sulit terurai. Kalaupun bisa terurai, butuh waktu yang sangat panjang, sampai-sampai bisa diibaratkan fosil plastik bisa menjadi warisan bagi anak cucu bila kondisi saat ini tak dibenahi. (Baca: Apa Mau Anak Cucu Tinggal di Atas “Fosil”?

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X