Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/05/2016, 05:00 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hukuman kebiri menjadi salah satu hukuman yang dimasukkan ke dalam Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) soal pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Perppu tersebut akan segera dikirim ke DPR untuk dibahas. Namun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberi catatan jika hukuman kebiri diberlakukan.

(baca: Hukuman "Predator" Anak, dari 20 Tahun Penjara, Kebiri, hingga Pemasangan Cip)

Pasalnya, pemberlakuan hukuman kebiri akan memutus satu dari delapan fungsi keluarga, yaitu fungsi reproduksi.

"Fungsi reproduksi adalah fungsi melahirkan pemenuhan dan membentuk keluarga baru. Kalau hukuman kebiri diberlakukan, artinya fungsi itu tidak akan berjalan," kata Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas BKKBN, Benny Benu di Hotel Kartika Chandra, Rabu (11/5/2016).

Adapun tujuh fungsi lainnya adalah fungsi agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. (Baca: Ini Instruksi Jokowi untuk Tangani Kejahatan Seksual terhadap Anak)

Benny memaparkan, ketika fenomena tindak kekerasan seksual pada anak belum banyak terjadi, istilah kebiri sebetulnya dipergunakan untuk program Keluarga Berencana (KB).

Namun, yang dipergunakan adalah metode vasektomi atau steril laki-laki. Program tersebut dimasyarakatkan dan istilahnya menjadi kebiri.

Namun, vasektomi dalam program KB hanya memutus satu saluran pengantar sperma saja. Sedangkan kebiri dalam bahasa non medis adalah menghilangkan buah zakar dan tak akan menimbulkan ereksi.

(Baca: Ini Alasan Menkes Suntik Hormon Belum Bisa Diterapkan ke Pelaku Kejahatan Seksual)

"Jadi kalau kebiri diberlakukan, maka sebenarnya dari aspek fungsi keluarga dia terputus. Tidak akan bisa membentuk keluarga," ujar Benny.

Namun, sebagai bagian dari pemerintahan, BKKBN akan menerima apapun keputusan pemerintah. Termasuk jika nantinya hukuman kebiri disahkan dalam Perppu.

Hanya, dari segi implementasi dalam konteks program, kata Benny, maka akan ada satu dari delapan fungsi yang terputus jika hukuman kebiri diberlakukan.

"Tapi kalau keputusan pemerintah, kami harus menghormati itu," tuturnya.

Kompas TV Pemerkosa Siap-Siap Dikebiri!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com