Kompas.com - 11/05/2016, 19:41 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUNNEWS / DANY PERMANAKetua DPR RI Setya Novanto usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menggunakan jargon salam dua jari saat acara kampanye dan debat di Surabaya, Rabu (11/5/2016).

Jargon salam dua jari adalah jargon yang populer digunakan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat Pemilihan Presiden 2014 lalu.

Setya Novanto yang mendapatkan nomor urut dua dalam pencalonan bakal calon ketua umum Golkar pun ikut memakai jargon tersebut.

"Salam dua jari," kata Novanto di tengah-tengah pidatonya.

(Baca: Politisi Golkar Sebut Ada Calon Ketum yang Dapat Dukungan "Istana")

Novanto kemudian banyak berbicara soal visi kesejahteraan 2045 yang sebelumnya sering disuarakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Jika Golkar membantu pemerintah secara optimal, dia meyakini Indonesia bisa mencapai kesejahteraannya pada 2045.

"Kesenjangan ini akan betul-betul kita atasi apabila Golkar bangkit, Golkar jaya Golkar menang," ucapnya.

(Baca: Luhut: Salah kalau Saya Suka Novanto?)

Menutup pidatonya, Novanto kembali menggunakan jargon salam dua jari. Dia mengulanginya sampai tiga kali dengan nada bersemangat sambil jari telunjuk dan tengahnya membentuk huruf V.

"Salam dua jari, salam dua jari, salam dua jari," ujar mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X