Kompas.com - 11/05/2016, 14:46 WIB
Makhamah Kehormatan Dewan (MKD) memeriksa Setya Novanto dalam perkara pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada sidang MKD, Jakarta, Senin (7/12/2015). KOMPAS/ALIF ICHWANMakhamah Kehormatan Dewan (MKD) memeriksa Setya Novanto dalam perkara pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada sidang MKD, Jakarta, Senin (7/12/2015).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama mantan Ketua DPR RI Setya Novanto disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat untuk menduduki kursi ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, 15 Mei mendatang.

Namun, Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) Zaenal Budiyono menilai, Novanto bukan sosok yang cukup kuat untuk memimpin partai berlambang beringin itu dan mampu mengangkat partai tersebut kembali merebut kejayaannya.

"Saya tidak melihat apakah dia punya kasus atau tidak, tapi melihat bagaimana publik mempersepsikan dia," ujar Zaenal saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).

"Artinya, untuk mengharapkan Pemilu 2019 dari seorang SN tentu bukan pilihan ideal," tambah dia.

(Baca: Luhut: Salah kalau Saya Suka Novanto?)

Golkar, menurut dia, harus berpikir jauh ke depan. Terlebih lagi, sejarah menunjukkan bahwa sejumlah partai politik baru lahir dari kader-kader Golkar yang keluar dan membentuk partai baru. Hal tersebut sebisa mungkin tak terulang kembali.

Ia berharap Golkar dapat kembali besar dan menunjuk calon presiden sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan jika Golkar memiliki pemimpin yang baik.

Meski begitu, tak melulu sisi negatif yang melekat pada sosok Novanto.

Zaenal memprediksi, ke depannya, hubungan Golkar dan pemerintah akan baik karena Novanto dianggap memiliki modal hubungan dengan tokoh-tokoh di istana, misalnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

"Selain itu, mungkin juga (kalau terpilih ketum) SN ingin juga memperbaiki hubungan dengan Presiden karena sempat dianggap mencatut namanya dalam kasus 'Papa Minta Saham'," tutur Zaenal.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

Nasional
Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Nasional
Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X