JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin memuji pola kaderisasi yang pernah dilakukan Sudharmono saat memimpin Golkar.
Saat itu, Sudharmono membentuk character desk untuk memberikan pelatihan kepada kader.
“Para elite yang kini jadi kepala daerah maupun pimpinan DPRD dari Golkar adalah hasil pelatihan model itu,” ujar Ade, melalui keterangan tertulis, Rabu (11/5/2016).
Menurut dia, pemimpin Golkar terdahulu meninggalkan sesuatu yang patut dibanggakan, termasuk Soeharto.
Ade mengatakan, Golkar tak perlu malu untuk mengakui diri dan membanggakan peninggalan Soeharto.
"PDI-P punya Bung Karno dan Bu Megawati. Golkar punya Soeharto. Kenapa tidak?" kata dia.
Kewenangan DPD
Sementara itu, jika terpilih sebagai ketua umum, Ade berjanji akan memberikan kewenangan lebih kepada dewan pimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Salah satu kewenangan yang akan diberikannya adalah menentukan calon kepala daerah.
Menurut Ade, hal ini perlu dilakukan agar DPP Golkar tidak terlalu dominan menentukan calon yang akan diusung.
"Sudah semestinya DPP Golkar mendengarkan masukan berbagai kalangan, termasuk dari DPD, untuk menentukan calon kepala daerah," kata Ade.
Ade mengatakan, nantinya DPD tingkat II atau kabupaten/kota akan mendapatkan 60 persen kewenangan dalam menentukan calon di pemilihan bupati/wali kota.
Sisanya, sebesar 20 persen menjadi kewenangan DPD I atau provinsi dan 20 persen lainnya milik DPP.
Sementara, untuk pemilihan gubernur, 60 persen kewenangan menentukan calon menjadi milik DPD 1. Sedangkan DPP dan DPD II hanya 20 persen.
Namun, untuk pemilu presiden menjadi kewenangan DPP.
"Untuk tingkat pusat, tentu diserahkan ke mekanisme pasar karena kita tahu untuk pilpres, kita tak bisa sesuka kita. Kita tak boleh jago-jagoan. Hasil survei, siapa yang terbaik, tentu kita akan sesuaikan, sehingga memenangkan pertarungan. Kita ikuti maunya rakyat ke mana," kata Ade.
Ade yakin para pimpinan DPD Golkar bisa mengambil keputusan terbaik jika diberi kepercayaan.