Pemerintah Pertimbangkan Usulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Kompas.com - 10/05/2016, 22:17 WIB
Presiden Joko Widodo dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana mempertimbangkan mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk dibahas bersama DPR RI.

Aturan baru itu jika diterapkan nantinya diharapkan menjadi jawaban atas maraknya perkara kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.

Pertimbangan itu didasarkan atas usul para aktivis perempuan dan anak. Usul mereka diungkapkan saat bertemu Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Senin (9/5/2016).

"Jadi mereka itu yang selama ini bekerja untuk melindungi korban kekerasan seksual, terutama anak-anak. Mereka minta Presiden mengusulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kalau dilihat dari problem sekarang yang meluas, memang serius. Usulan itu saya rasa akan dipertimbangkan," ujar Teten di Istana, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Dalam RUU itu, para aktivis perempuan dan anak juga meminta pemerintah memasukkan pasal hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan seksual. Hal itu demi membuat jera para pelaku.

(baca: Jokowi Putuskan Kekerasan Seksual terhadap Anak Kejahatan Luar Biasa)

Argumen yang disampaikan para aktivis, kata Teten, cukup kuat. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Setiap tahun, data korban bukannya semakin turun, malah semakin meningkat.

Apalagi, rata-rata pelaku adalah orang dekat korban. Baik itu orangtua sendiri, saudara, tetangga, hingga orang-orang di lingkungan sekolah.

(Baca: Ini Alasan Menkes Suntik Hormon Belum Bisa Diterapkan ke Pelaku Kejahatan Seksual)

"Jadi tidak hanya butuh perangkat hukum, tapi perspektif tentang perempuan, anak, dan keadilan gender yang tepat sehingga anak dan perempuan tak hanya menjadi objek pemuas. Inilah pentingnya dibuat undang-undang," ujar Teten.

Teten menambahkan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebenarnya telah masuk ke Prolegnas DPR RI. Namun, bukan prioritas. Hal itu, kata Teten, membutuhkan waktu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X