Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Presiden Marah Besar Namanya Dicatut Dukung Calon Ketum Golkar

Kompas.com - 10/05/2016, 16:30 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah mendengar kabar bahwa namanya kembali dicatut. Ia disebut mendukung salah satu calon ketua umum Partai Golkar pada musyawarah nasional luar biasa partai tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Itu Presiden sangat marah akibat dikatakan begitu. Jadi, itu sama sekali tidak benar," ujar Kalla seusai menghadiri HUT ke-49 Bulog di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Menurut Wapres, Presiden Jokowi sudah berbicara kepadanya bahwa sikap pemerintah netral dalam pemilihan calon ketua umum Partai Golkar.

Bahkan, Kalla menuturkan, Presiden juga menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak berpihak dan tidak mengunggulkan siapa pun dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Alasannya, pertama, Pak Jokowi itu bukan anggota Golkar. Kedua, tidak ingin mengembalikan lagi cara Orde Baru untuk pemerintah, atau pejabat pemerintah itu mendukung seseorang, apalagi dengan cara memerintahkan aparat," kata Kalla.

(Baca: Luhut: Salah kalau Saya Suka Novanto?)

Bagi Wapres, pemerintah tidak ingin mengembalikan posisi seperti pada masa Orde Baru ketika para pejabat kerap menunjukkan sikap berpihak kepada calon pemimpin partai.

Dia pun menyatakan, aksi mencatut nama Presiden atau Wakil Presiden untuk mendukung salah satu calon ketua partai mencederai simbol negara.

"Mendukung seseorang justru mencederai Presiden dan Wakil Presiden, mengatasnamakan, menjual nama Presiden. Masa, saya dan Presiden mendukung seperti itu. Pasti tidak," ucap Wapres.

(Baca: Istana: Presiden Tak Pernah Sampaikan Dukungan untuk Calon Ketum Golkar)

Sebelumnya, politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut dirinya mendengar adanya isu bahwa salah satu calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto, mendapat dukungan dari pemerintah.

Diebut-sebut, orang yang mencatut nama Presiden Jokowi adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan.

(Baca: Politisi Golkar Sebut Ada Calon Ketum yang Dapat Dukungan "Istana")

Namun, Luhut membantah adanya dukungan pemerintah terhadap salah satu calon ketua umum Partai Golkar pada musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang akan dilaksanakan pada 13-17 Mei 2016.

Luhut menekankan bahwa pemerintah bersikap netral, dan dukungan yang diberikan pun ditujukan terhadap penyelenggaraan munaslub.

"Saya tidak pernah mengumpulkan DPD Golkar. Memang ada beberapa DPD yang datang ke saya menanyakan bagaimana sikap pemerintah. Ya sikap pemerintah jelas, kami dukung penyelenggaraan munaslub di Bali," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).

Kompas TV Pemerintah 'Gak Ikut Urusan Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com