Ridwan Bae Bantah Timses Setya Novanto Kumpulkan DPD I

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD I Sulawesi Tenggara Partai Golkar, Ridwan Bae membenarkan adanya pertemuan pimpinan DPD I Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Senin (9/5/2016) malam.

Namun, ia membantah, jika pertemuan tersebut juga diikuti oleh salah satu tim sukses bakal calon ketua umum Partai Golkar.

"Itu acara paguyuban DPD I. Kami undang 33 DPD di luar Sulawesi Selatan. Karena Sulsel kan calon. Yang hadir sekitar 27-28," kata Ridwan, saat dihubungi, Selasa (10/5/2016).

Salah satu agenda pertemuan kemarin adalah membahas rencana penyelenggaraan Munaslub yang akan digelar di Bali pada 15-17 Mei mendatang.

Menurut dia, setiap DPD memiliki jagoan masing-masing saat Munaslub diselenggarakan.

Meski demikian, ia mengingatkan, agar seluruh DPD harus menjaga hubungan tetap harmonis. Sekalipun, berbeda pilihan saat Munaslub.

"Karena kami sadar, maka kami kumpul. Bahwa semua calon ini adalah teman dan sahabat, kader Golkar. Kalau beda pilihan, jangan jadi perbedaan di hubungan kita," ujarnya.

Seperti diberitakan Tribunnews.com, pertemuan yang dilangsungkan di lantai 2 hotel tersebut dihadiri sejumlah orang dekat Novanto, seperti Ridwan Bae, Robert Kardinal dan Darul Siska.

Namun, saat disinggung soal pertemuan tersebut, baik Robert maupun Darul Siska berkelit.

Keduanya kompak meninggalkan awak media yang mencoba mencari tahu soal pertemuan itu.

"Enggak ada apa-apa. Saya hanya ketemu teman," ungkap Robert.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee Munaslub Golkar Nurdin Halid mengatakan, terhitung sejak 7 Mei, seluruh bakal calon ketua umum terikat dengan aturan yang dibuat SC.

Sebelum tanggal tersebut, mereka masih diperkenankan untuk melakukan pertemuan terbuka dengan para pemilik suara.

Komite Etik Munaslub dapat menindaklanjuti dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan bakal calon maupun tim suksesnya sejak mereka disahkan sebagai bakal calon ketua umum.

Adapun mekanisme yang dapat dilakukan yakni menunggu laporan atau dengan penelusuran langsung.

Bakal calon yang terbukti melakukan pelanggaran nantinya dapat didiskualifikasi dari pencalonan.