Sohibul Iman Sibuk sebagai Presiden PKS, Fahri Permasalahkan Keanggotaannya di DPR

Kompas.com - 09/05/2016, 16:38 WIB
Fahri Hamzah hadir dalam proses mediasi dengan PKS di PN Jaksel, Senin (9/5/2016). Fachri FachrudinFahri Hamzah hadir dalam proses mediasi dengan PKS di PN Jaksel, Senin (9/5/2016).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempermasalahkan keanggotaan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman di DPR.

Fahri yang baru dipecat PKS ini menilai Sohibul Iman mempunyai kesibukan yang terlalu banyak sebagai Presiden PKS. Dia pun khawatir Sohibul tidak memiliki waktu selain untuk partai, termasuk menghadiri kewajibannya sebagai anggota DPR.

"Saya mengusulkan ini kepada Pak Sohibul Iman sibuk banget. Padahal urusan partai ini kan sangat banyak, ditunggu kader juga. Kalau saya, terus terang dari awal tidak setuju Pak Sohibul Iman merangkap jabatan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senin (9/5/2016).

Kesibukan Sohibul itu juga menyebabkannya tidak hadir dalam sidang mediasi dengan Fahri Hamzah.Proses mediasi tahap kedua itu dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini.

Menurut Fahri, para pimpinan PKS seharusnya hadir saat proses mediasi tersebut. Namun, hingga kini tiga pihak yang sebelumnya digugat Fahri ke pengadilan, belum dapat memenuhi panggilan mediasi.

Fahri meminta Sohibul Iman memilih salah satu, tetap menjadi anggota DPR dan mundur dari jabatan Presiden PKS, atau sebaliknya.

"Kalau saya sih usulnya dia mundur dari presiden partai biar fokus menjadi anggota," ucap Fahri. (Baca juga:Fahri Hamzah Sarankan Sohibul Iman Mundur dari Kursi Presiden PKS)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sohibul sendiri saat ini tercatat sebagai anggota Komisi X DPR. Fahri pun mendapat informasi bahwa sejak menjabat sebagai Presiden PKS, Sohibul jarang hadir di Komisi X.

Ia khawatir, jika hal itu terus terjadi maka menjadi preseden buruk bagi PKS.

Menurut Fahri, sebagai sesama anggota DPR, dirinya juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kunjungan kerja saat reses. Namun, Fahri menghormati undangan pengadilan sehingga menunda kunjungan ke daerah.

"Kita pernah punya kasus ketika presiden partai merangkap dengan anggota DPR yang akhirnya kena masalah hukum begitu," ujarnya.

"Kita juga enggak mau (begitu) kan. Harusnya Pak Sohibul Iman enggak usah jadi presiden partai kalau masih mau jadi anggota DPR, atau sebaliknya," lanjut dia.

(Baca juga: Fahri Hamzah Tuntut PKS Bayar Ganti Rugi Lebih dari Rp 500 Miliar)



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.