Kompas.com - 09/05/2016, 16:01 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski pemerintah sudah menegaskan akan menyelesaikan kasus Tragedi 1965, namun sampai saat ini korban dan keluarga korban masih terus mengalami intimidasi dari aparat kemanan maupun organisasi kemasyarakatan.

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung mengatakan bahwa beberapa anggota YPKP di daerah kerap mendapat intimidasi, teror, dan ancaman karena stigma sebagai simpatisan komunis masih melekat pada korban.

Hal tersebut dia sampaikan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan saat menyerahkan catatan terkait keberadaan lokasi kuburan massal di Pulau jawa dan Sumatera.

"Saya juga terangkan tadi ke Pak Luhut, teman kami di daerah masih diintimidasi, masih dapat teror dan ancaman," ujar Bejo di kantor Kemenko Polhukam, Senin (9/5/2016).

(Baca: Mengapa Data Kuburan Massal Penting untuk Penyelesaian Kasus Tragedi 1965?)

Lebih lanjut, Bejo menuturkan, beberapa perwakilan korban 1965 dari daerah pun masih diawasi secara ketat ketika akan berangkat ke Jakarta untuk menemui undangan pertemuan dengan Menko Polhukam.

Mereka, tutur Bejo, selalu dihubungi oleh aparat keamanan untuk menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh komunitas korban 1965.

"Sebetulnya kawan-kawan kami dari Pati dan Pekalongan, selalu dimonitor akan melakukan apa. Saya bilang ke pihak keamanan korban 1965 ke jakarta untuk bertemu dengan Menko Polhukam pak. Tidak ada hal lain selain itu," kata Bejo.

(Baca: YPKP 1965: Tulang 21 Jenazah Ditemukan di Wonosobo)

Oleh karena itu, sebelum menyerahkan data kuburan massal, Bejo meminta jaminan perlindungan kepada Luhut atas seluruh saksi dan korban ketika nanti diminta oleh pemerintah menunjukkan lokasi kuburan massal.

Selain itu, Bejo juga meminta jaminan bahwa seluruh lokasi yang tercantum dalam data itu tidak digusur, dirusak, dipindahkan atau dihilangkan karena menjadi alat bukti dalam proses pengungkapan kebenaran.

"Saya minta agar YPKP 65 bersama saksi pelaku dan saksi korban, dijamin keamanannya dalam rangka menunjukan kuburan massal tersebut. Pemerintah juga harus menjamin kuburan massal itu tidak digusur, dirusak dan dipindahkan, bahkan dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," kata Bejo.

Kompas TV Kuburan Massal Korban 1965 Ada di Semarang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Disebut Belum Bicara Koalisi dan Capres karena Masih Lihat Dinamika Politik

Megawati Disebut Belum Bicara Koalisi dan Capres karena Masih Lihat Dinamika Politik

Nasional
Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

Nasional
LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

Nasional
Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI, Moeldoko Sebut Indonesia Berhasil Membajak Krisis

Refleksi HUT Ke-77 RI, Moeldoko Sebut Indonesia Berhasil Membajak Krisis

Nasional
Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Nasional
KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

Nasional
Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

Nasional
Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

Nasional
Kabulkan Bharada E Jadi 'Justice Collaborator', LPSK: Punya Keterangan Penting

Kabulkan Bharada E Jadi "Justice Collaborator", LPSK: Punya Keterangan Penting

Nasional
Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan 'Obstruction of Justice' Semakin Kuat

Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan "Obstruction of Justice" Semakin Kuat

Nasional
LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

Nasional
Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

Nasional
LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

Nasional
LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.