Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 08/05/2016, 06:06 WIB
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS — Mantan Presiden Timor-Leste Jose Ramos Horta menyatakan, mayoritas penduduk Papua dan Papua Barat tidak ingin lepas dari Indonesia. Saat yang sama, sejumlah kalangan di daerah itu mengeluhkan kurangnya sumber daya manusia lokal yang berkualitas.

Kesimpulan itu diambil Horta setelah berkunjung ke Jayapura, Papua, Senin-Rabu (2-4/5). Kunjungan itu atas undangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk melihat situasi di sana.

Selama di Jayapura, Horta menemui sejumlah kalangan, seperti Gubernur Papua, Ketua DPRD Papua, Kapolda Papua, dan tokoh masyarakat setempat.

Dari hasil dialognya dengan berbagai kalangan itu, Horta, Kamis (5/5), di Jakarta, menuturkan, mayoritas penduduk Papua dan Papua Barat tidak ingin berpisah dari Indonesia.

Saat ini, lanjut Horta, yang dibutuhkan adalah dialog yang lebih intensif antara Pemerintah Indonesia dan sejumlah pihak di Papua dan Papua Barat. Dengan dialog, pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dan seimbang.

Pendekatan yang mengandung kekerasan juga harus dihindari. Menurut Jose, pemerintah bisa menggandeng badan-badan yang menangani isu HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan sejumlah LSM untuk menginvestigasi masalah kekerasan di Papua.

Infrastruktur

Pemerintah juga perlu membangun infrastruktur dan terus mendorong pemuda Papua dan Papua Barat untuk terus mengembangkan diri dengan tanpa mengganggu adat-adat penduduk setempat.

"Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah menyalurkan dana 10 miliar dollar AS untuk Papua. Namun, tidak semuanya digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia," ujarnya.

Jika kualitas pendidikan di Papua dan Papua Barat meningkat, akan muncul lebih banyak pemimpin Papua yang andal. "Saat ini, Indonesia menerapkan demokrasi yang lebih terbuka dibandingkan dengan beberapa dekade lalu. Sekaranglah waktu yang tepat untuk belajar, belajar, dan belajar," ucapnya.

Sementara itu, dalam pernyataan sikap bersama, tujuh anggota DPR mengecam pertemuan kelompok Parlemen Internasional untuk Papua Barat di London, Inggris. Tujuh anggota DPR itu adalah enam dari Komisi I DPR, yaitu TB Hasanuddin, Mahfudz Siddik, Tantowi Yahya, Charles Honoris, Tuti Roosdiono, dan Irine Putri, serta Eva K Sundari dari Komisi XI.

Mereka menganggap pertemuan yang hasilnya mendesak adanya pengawasan internasional untuk kemerdekaan Papua tersebut merupakan cerminan perilaku kolonialisme. Sebab menurut hukum internasional, status Papua sebagai wilayah NKRI sudah final. Posisi tersebut juga sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mereka juga mengajak pendukung kelompok separatis Papua membuka mata terhadap cara-cara Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

"Presiden Jokowi memilih menggunakan pendekatan lunak untuk penyelesaian Papua, yakni cara-cara baru berbasis HAM," tutur Eva.

Seharusnya semua rakyat Papua bisa melihat upaya Presiden Jokowi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Papua. Salah satu buktinya adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang masif di Papua. Selama 1,5 tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia timur melebihi pertumbuhan kawasan Indonesia bagian barat.

Oleh karena itu, ketujuh anggota DPR tersebut mengharapkan masyarakat Papua tidak terprovokasi dengan gerakan Papua Merdeka. Begitu pula masyarakat internasional, diharapkan tidak terprovokasi dengan gerakan Papua Merdeka. (C04/C05/NTA)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaya Sederhana Jokowi Dijadikan Contoh, Kompolnas: Anggota Polri yang 'Flexing' Seharusnya Malu

Gaya Sederhana Jokowi Dijadikan Contoh, Kompolnas: Anggota Polri yang "Flexing" Seharusnya Malu

Nasional
Alasan PKS 'Walkout' di Paripurna Pengesahan Perppu Cipta Kerja

Alasan PKS "Walkout" di Paripurna Pengesahan Perppu Cipta Kerja

Nasional
KPK Masih Data Toilet Sekolah Mewah di 500 Titik Kabupaten Bekasi

KPK Masih Data Toilet Sekolah Mewah di 500 Titik Kabupaten Bekasi

Nasional
Komnas Perempuan Soroti Ketidakjelasan Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Komnas Perempuan Soroti Ketidakjelasan Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Rp 1.036 Triliun Digelontorkan untuk Papua, Jokowi: Jangan Sampai Belok Ke Mana-mana

Rp 1.036 Triliun Digelontorkan untuk Papua, Jokowi: Jangan Sampai Belok Ke Mana-mana

Nasional
Jokowi: Saya Enggak Langsung Lompat Jadi Presiden, Jadi Wali Kota, Gubernur, Baru Naik...

Jokowi: Saya Enggak Langsung Lompat Jadi Presiden, Jadi Wali Kota, Gubernur, Baru Naik...

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Jika Ganjar Tak Jadi Capres, Sebagian Pendukungnya Beralih ke Prabowo

Survei Litbang "Kompas": Jika Ganjar Tak Jadi Capres, Sebagian Pendukungnya Beralih ke Prabowo

Nasional
Pesan Jokowi ke Anak Muda: Jangan Semua Berpikir Ingin Jadi PNS

Pesan Jokowi ke Anak Muda: Jangan Semua Berpikir Ingin Jadi PNS

Nasional
DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Demokrat Interupsi, PKS 'Walkout'

DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Demokrat Interupsi, PKS "Walkout"

Nasional
'Soft Diplomacy' Menyelesaikan Masalah Laut China Selatan

"Soft Diplomacy" Menyelesaikan Masalah Laut China Selatan

Nasional
Demokrat Interupsi Puan, Tolak Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU

Demokrat Interupsi Puan, Tolak Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU

Nasional
Pengesahan Perppu Ciptaker, Mayoritas Anggota DPR Hadir Virtual

Pengesahan Perppu Ciptaker, Mayoritas Anggota DPR Hadir Virtual

Nasional
Gaya Hidup Istrinya Disorot, Sekda Riau SF Hariyanto Punya Harta Rp 9,7 M

Gaya Hidup Istrinya Disorot, Sekda Riau SF Hariyanto Punya Harta Rp 9,7 M

Nasional
Sanksi Ringan Hakim MK Guntur Hamzah, MKMK Dinilai Kurang Obyektif

Sanksi Ringan Hakim MK Guntur Hamzah, MKMK Dinilai Kurang Obyektif

Nasional
Sebut Putusan Berubah Usai Sidang Lazim, Sikap MKMK Dinilai Janggal

Sebut Putusan Berubah Usai Sidang Lazim, Sikap MKMK Dinilai Janggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke