JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, anggaran pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar sebaiknya dibebankan kepada semua kader secara gotong-royong.
Jokowi tidak sependapat jika biaya Munas hanya dibebankan kepada calon ketua umum Golkar, yang dibebankan iuran sebesar Rp 1 miliar.
"Yang namanya Munas itu kan memerlukan biaya, nah biaya itu dari mana? Ya semestinya dari gotong-royong semua anggota," ujar Jokowi saat ditemui seusai menutup Indonesia Investment Week di JI Expo, Jakarta, Sabtu (7/5/2016).
Munas Partai Golkar yang akan digelar pada 15 Mei 2016 mendatang di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 47 miliar.
Rapat Pleno DPP Partai Golkar memutuskan bahwa setiap calon ketua ketua umum akan dibebankan setoran sebesar Rp 1 miliar.
Saat dimintai pendapat terkait iuran tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief menilai iuran sebesar Rp 1 miliar yang dibebankan kepada calon ketua umum Partai Golkar sama dengan politik uang.
Syarief berharap iuran tersebut dibatalkan.
"Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia, kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar," ujar Syarief melalui pesan singkat, Selasa (3/5/2016).
Menurut Syarief, ketimbang diminta membayar Rp 1 miliar, para kader Golkar yang menjadi calon ketua umum seharusnya diminta untuk menyumbangkan ide-ide brilian guna perbaikan Golkar.
"Bukan uang yang Rp 1 miliar per calon. Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan," kata Syarief.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.