Kompas.com - 07/05/2016, 15:57 WIB
Sebastian Salang Formappi indra/kompas.comSebastian Salang Formappi
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai momentum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar saat ini telah tercoreng dengan iuran sebesar Rp 1 miliar yang ditetapkan untuk para calon ketua umum.

Padahal, sebelumnya, Golkar telah menanyakan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hal itu dilarang karena masuk ke dalam gratifikasi.

"Ini bisa menjadi ancaman bagi dirinya (Golkar). Kalau nanti Munaslub jadi masalah dari sisi hukum bagaimana? Padahal, jelas KPK melarang memberikan iuran sebesar Rp 1 miliar karena masuk kategori gratifikasi," ujar Sebastian saat ditemui di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

(Baca: KPK Larang Golkar Tarik Iuran Rp 1 Miliar untuk Munaslub)

Hal tersebut, kata Sebastian, sangat kontras dengan upaya yang digalang masyarakat saat ini utuk memerangi politik uang.

"Namun, dengan model Munaslub begini, Golkar sama saja melegalkan transaksi politik uang seperti ini," kata dia.

Menurut Sebastian, Partai Golkar harus memanfaatkan Munaslub dengan baik untuk perbaikan partai. Jika tidak, hal ini akan menjadi ancaman serius bagi partai berlambang pohon beringin itu ke depan.

(Baca: SC Munaslub Golkar Ubah "Uang Pendaftaran" Jadi "Sumbangan")

Dalam hal ini, Golkar harus dapat melihat tantangan perkembangan masyarakat. Sebab, tidak ada partai besar yang tidak menjawab perkembangan politik di masyarakat.

"Saya lihat apakah Munaslub bisa menyelesaikan masalah tersebut (perkembangan di masyarakat). Selain itu, juga apakah dapat menyelesaikan masalah mereka (internal) agar bisa menjadi satu," ujar Sebastian.

Sebelumnya diberitakan, KPK melarang penarikan iuran Rp 1 miliar terhadap setiap calon ketua umum Partai Golkar karena merupakan bagian dari politik uang. Panitia Munaslub akhirnya mengubah iuran wajib itu menjadi iuran sukarela.

Namun, sebanyak enam calon lainnya sudah menyetorkan iuran Rp 1 miliar. Hanya dua calon yang belum menyerahkan iuran itu, tetapi akhirnya tetap lolos verifikasi.

Kompas TV Mahar Rp 1 M Caketum Golkar Masih Didebatkan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Nasional
KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

Nasional
Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Nasional
Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Nasional
Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Nasional
Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Nasional
Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Nasional
Tiga Bulan Pasca-peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Tiga Bulan Pasca-peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Nasional
Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot 'Trading' Fahrenheit

Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot "Trading" Fahrenheit

Nasional
Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Nasional
Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Nasional
M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

Nasional
Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Nasional
UPDATE 19 Mei: 3.766 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Mei: 3.766 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.