Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Iuran Rp 1 Miliar dalam Munaslub Golkar Bisa Timbulkan Masalah

Kompas.com - 07/05/2016, 15:57 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai momentum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar saat ini telah tercoreng dengan iuran sebesar Rp 1 miliar yang ditetapkan untuk para calon ketua umum.

Padahal, sebelumnya, Golkar telah menanyakan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hal itu dilarang karena masuk ke dalam gratifikasi.

"Ini bisa menjadi ancaman bagi dirinya (Golkar). Kalau nanti Munaslub jadi masalah dari sisi hukum bagaimana? Padahal, jelas KPK melarang memberikan iuran sebesar Rp 1 miliar karena masuk kategori gratifikasi," ujar Sebastian saat ditemui di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

(Baca: KPK Larang Golkar Tarik Iuran Rp 1 Miliar untuk Munaslub)

Hal tersebut, kata Sebastian, sangat kontras dengan upaya yang digalang masyarakat saat ini utuk memerangi politik uang.

"Namun, dengan model Munaslub begini, Golkar sama saja melegalkan transaksi politik uang seperti ini," kata dia.

Menurut Sebastian, Partai Golkar harus memanfaatkan Munaslub dengan baik untuk perbaikan partai. Jika tidak, hal ini akan menjadi ancaman serius bagi partai berlambang pohon beringin itu ke depan.

(Baca: SC Munaslub Golkar Ubah "Uang Pendaftaran" Jadi "Sumbangan")

Dalam hal ini, Golkar harus dapat melihat tantangan perkembangan masyarakat. Sebab, tidak ada partai besar yang tidak menjawab perkembangan politik di masyarakat.

"Saya lihat apakah Munaslub bisa menyelesaikan masalah tersebut (perkembangan di masyarakat). Selain itu, juga apakah dapat menyelesaikan masalah mereka (internal) agar bisa menjadi satu," ujar Sebastian.

Sebelumnya diberitakan, KPK melarang penarikan iuran Rp 1 miliar terhadap setiap calon ketua umum Partai Golkar karena merupakan bagian dari politik uang. Panitia Munaslub akhirnya mengubah iuran wajib itu menjadi iuran sukarela.

Namun, sebanyak enam calon lainnya sudah menyetorkan iuran Rp 1 miliar. Hanya dua calon yang belum menyerahkan iuran itu, tetapi akhirnya tetap lolos verifikasi.

Kompas TV Mahar Rp 1 M Caketum Golkar Masih Didebatkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com