JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan sejak akan dirinya tidak menyetujui iuran atau kontribusi kepada partai sebagai syarat administrasi pendaftaran calon ketua umum Golkar.
"Sejak awal saya nyatakan, saya tidak pernah setuju," kata Akbar dalam Diskusi Populi Center, di Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).
Menurut dia, iuran tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi partai ke depannya. Tidak dipungkiri, iuran itu bisa berlaku berjenjang sampai ke tingkat bawah.
"Nantinya bisa menjadi bertingkat. Di tingkat satu bisa ada iuran Rp 500 juta, di bawahnya juga sama sampai pada tingkat kecamatan bisa dipungut kontribusi sebesar Rp 150 juta," tambahnya.
Akbar menilai bahwa kontribusi ataupun iuran bagi kader justru akan membawa Golkar sebagai partai yang bernuansa uang dan memengaruhi citra Golkar ke depannya.
"Hal ini bisa mempengaruhi citra Golkar di masyarakat dan akan golkar akan ditinggalkan," kata Akbar.
(Baca juga: SC Munaslub Golkar Ubah "Uang Pendaftaran" Jadi "Sumbangan")
Selain itu, mantan Ketua Umum Golkar ini juga sangat menyayangkan bila setiap acara penting Golkar selalu digelar di Bali. Dia tidak mengatahui alasan panitia menggelar Munaslub di Bali.
"Soal di Bali, saya tidak tahu persis. Namun, jika partai tidak mampu kenapa harus di Bali. Kan masih banyak tempat di daerah lain yang lebih menjangkau," ujarnya.