Akbar Tanjung: Saya Tak Pernah Setuju Sumbangan Rp 1 Miliar

Kompas.com - 07/05/2016, 10:29 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung. Ambaranie Nadia K.MKetua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan sejak akan dirinya tidak menyetujui iuran atau kontribusi kepada partai sebagai syarat administrasi pendaftaran calon ketua umum Golkar.

"Sejak awal saya nyatakan, saya tidak pernah setuju," kata Akbar dalam Diskusi Populi Center, di Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).

Menurut dia, iuran tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi partai ke depannya. Tidak dipungkiri, iuran itu bisa berlaku berjenjang sampai ke tingkat bawah.

"Nantinya bisa menjadi bertingkat. Di tingkat satu bisa ada iuran Rp 500 juta, di bawahnya juga sama sampai pada tingkat kecamatan bisa dipungut kontribusi sebesar Rp 150 juta," tambahnya.

Akbar menilai bahwa kontribusi ataupun iuran bagi kader justru akan membawa Golkar sebagai partai yang bernuansa uang dan memengaruhi citra Golkar ke depannya.

"Hal ini bisa mempengaruhi citra Golkar di masyarakat dan akan golkar akan ditinggalkan," kata Akbar.

(Baca juga: SC Munaslub Golkar Ubah "Uang Pendaftaran" Jadi "Sumbangan")

Selain itu, mantan Ketua Umum Golkar ini juga sangat menyayangkan bila setiap acara penting Golkar selalu digelar di Bali. Dia tidak mengatahui alasan panitia menggelar Munaslub di Bali.

"Soal di Bali, saya tidak tahu persis. Namun, jika partai tidak mampu kenapa harus di Bali. Kan masih banyak tempat di daerah lain yang lebih menjangkau," ujarnya.

 

Kompas TV Ada "Perang Sumbangan" di Golkar?

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X