Presiden SEAPA: Kekerasan Terhadap Wartawan Indonesia Harus Dihentikan

HELSINKI, KOMPAS.com – Reporters without Borders meletakkan Indonesia pada nomor 130 dari 180 negara dalam tingkat kebebasan pers sedunia. Dengan kondisi setengah bebas, Indonesia akan menjadi tuan rumah Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Freedom Day (WPFD) tahun depan.

“Pelaku kekerasan terhadap wartawan turut berkontribusi terhadap posisi Indonesia dalam ranking tersebut. Perusakan kantor media oleh organisasi masyarakat memberi contoh yang tak baik pada warga. Ini harus dihentikan,” ujar Eko Maryadi, Presiden Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) di sela-sela perayaan World Press Freedom Day 2016.

Salah satu tugas jurnalis adalah melayani masyarakat dengan informasi yang akurat dan berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka akses terhadap informasi. Bila mereka kerap menutupi dan cenderung koruptif, informasi yang diterima masyarakat bisa menjadi bias.

“Dengan diselenggarakannya WPFD di Tanah Air, semoga ranking akan membaik. Dewan Pers bisa membuat kampanye tentang pentingnya kebebasan pers, informasi untuk publik, dan juga mendorong pejabat publik agar semakin transparan,” kata Eko.

Kebebasan pers baru bisa dirasakan manfaatnya bila publik merasakan suatu manfaat langsung. “Ini milik seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin suatu hari pemerintah dan masyarakat bangga atas kondisi pers di negara sendiri,” kata Eko.

Salah satu organisasi jurnalis di Indonesia yang merayakan WPFD adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI). “Maka, tujuan pokok peringatan ini adalah terciptanya masyarakat yang lebih menghargai dan mau memperjuangkan kebebasan pers,” ujar mantan ketua AJI periode 2011-2014 itu.

Aspek kekerasan yang membuat Indonesia terpuruk dalam indeks kebebasan pers itu bisa dikurangi bahkan dihilangkan. “Saya berharap posisi Indonesia bisa naik, mungkin bisa di angka puluhan dan bukan ratusan seperti sekarang,” jawab dia.

Pelaku kekerasan terhadap jurnalis bisa bebas atau bahkan kasus kematian jurnalis tidak diusut, misalnya kasus Udin pada 1996. “Mari tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa menghargai kebebasan pers. Salah satu tema yang bisa diusung adalah impunity alias hentikan kekerasan terhadap jurnalis,” pungkas Eko mengakhiri wawancara.

(Jessica Damiana, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, melaporkan dari Helsinki untuk Kompas.com)