Kompas.com - 04/05/2016, 17:06 WIB
Politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi PDI-P Budiman Sudjatmiko
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko berencana mengusulkan Perfomance Review Act atau Undang-Undang Pengawasan Kerja bagi Presiden dan Kepala Daerah.

Undang-undang ini dibuat berdasarkan visi-misi yang telah dicanangkan presiden atau kepala daerah saat masih mengikuti pemilihan umum.

"Itu semacam undang-undang untuk mengukur kinerja eksekutif," ujar Budiman, saat ditemui di Jakarta, Selasa (4/5/2015).

Menurut dia, setiap visi dan misi calon eksekutif yang menang, baik itu presiden, bupati, wali kota, dan gubernur harus dijadikan undang-undang atau peraturan daerah (Perda).

Dengan demikian, visi dan misi itu akan menjadi aturan yang sifatnya mengikat dan harus dipenuhi.

"Visi-misi nya nanti akan jadi pasal dan ayat. Ini tepat, karena akan mencegah kampanye yang sifatnya terlalu muluk," kata Budiman.

Dengan demikian, target lima tahun eksekutif pusat dan daerah selama menjabat akan jelas, berbuat apa dan berpihak kepada siapa.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masa lima tahun menjabat, baik jadi presiden atau kepala daerah, tetap memperjuangkan kepentingan yang bertolak belakang. Kan tidak mungkin dipenuhi semuanya," ucap politisi PDI-Perjuangan itu.

Mekanismenya, lanjut dia, setiap calon yang mengikuti pemilu atau pilkada dapat menyerahkan visi-misi ke KPU dalam bentuk naskah akademik. Naskah tersebut akan menjadi acuan kerja selama menjabat.

Budiman mencontohkan, sama halnya seperti Nawacita yang dicanangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jika kemarin Perfomance Review Act tersebut sudah disahkan, maka Nawacita wajib dipenuhi.

"Tidak usah panjang-panjang. Nantinya kan naskah akademik itu akan menjadi ayat di dalam UU ataupun Perda. Dan bisa langsung sah kalau calon itu menang," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X