Kompas.com - 03/05/2016, 21:30 WIB
EditorAmir Sodikin

HELSINKI, KOMPAS.com - Pengamat media, Ade Armando, mengatakan, Indonesia perlu terus meningkatkan sistem pengelolaan penyiaran publik yang sekarang ini ada. Langkah ini perlu ditempuh, salah satunya guna memperkuat kualitas dan kuantitas konten penyiaran, misalnya dengan membuat laporan mendalam, yang mengutamakan kepentingan publik.

Ade yang ditemui di sela-sela acara World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Dunia 2016 di Helsinki, Finlandia, Selasa (3/5/2016) siang waktu setempat, menyebut sistem pengelolaan lembaga penyiaran publik di Eropa bisa menjadi contoh yang bagus.

Menurut dia, keberadaan lembaga penyiaran publik di Eropa, terutama Eropa bagian barat, tidak untuk mencari keutungan.

"Iya itu (laporan mendalam) bisa dilakukan karena Eropa punya sistem public broadcasting yang bagus, terutama di Eropa barat. Memang tujuannya bukan mencari uang kerena bisa didanai negara. Sehingga, mereka bisa mudah membuat laporan-laporan mendalam itu," ujar Ade Armando setelah menjadi pembicara salah satu sesi World Press Freedom Day 2016.

Di dalam sesi diskusi "Impact of the Refugee Crisis on Public Service Media Values", para pembicara yang mayoritas dari Eropa barat berbicara bagaimana bisa melaporkan berita-berita mendalam.

Mereka menyatakan pemberitaan yang ada di negara masing-masing masih sering menimbulkan kontroversi dibandingkan berita kompeherensif.

Berbeda dengan Indonesia, kebanyakan negara-negara Eropa sudah mampu mengelola media penyiaran di sana dengan sangat baik dengan mengutamakan kepentingan pubik. "Buat saya, pembicaraan seperti ini sulit kita bayangkan terjadi di Indonesia karena commercial station pasti tidak mau menjalankan apa yang dibicarakan di sini," katanya.

Baginya, Indonesia memiliki pers yang bebas, namun sayangnya kebebasan itu berorientasi komersial. Media cetak seperti surat kabar masih memungkinkan untuk menjadi media non-komersial.

Akan tetapi, televisi mayoritas berlomba-lomba untuk mendapatkan rating tinggi. "Jadi mereka enggak akan mau atau enggak mungkin diharapkan membuat pelaporan-pelaporan yang seperti kita bicarakan, karena itu harapannya ada di public broadcasting," katanya.

(Annisa Meidiana, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, melaporkan dari Helsinki untuk Kompas.com)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Pembubaran Koperasi

Alasan Pembubaran Koperasi

Nasional
Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.