Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernah Dipenjara, Tommy Soeharto Dianggap Masih Bisa Jadi Calon Ketum Golkar

Kompas.com - 03/05/2016, 11:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, Andi Sinulingga, menilai, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto masih berpeluang untuk menjadi calon ketua umum Partai Golkar.

Ia mengakui, syarat tak tercela bisa mengganjal Tommy yang pernah divonis bersalah dan dipenjara atas kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita.

Namun, ukuran tak tercela itu masih belum jelas karena tak diatur lebih detail dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

"Derivasinya belum diperjelas apa yang dimaksud tak tecela. Rujukan tercela itu subyektif, apakah tercela secara hukum atau bagaimana?" kata Andi di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/5/2016).

Saat Munas Riau 2009, Andi melanjutkan, Tommy ikut berpartisipasi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum.

(Baca: Ada Lobi Politik di Balik Munculnya Tommy Soeharto dalam Munaslub Golkar)

Dia lolos persyaratan, termasuk syarat tak tercela. Panitia menganggap putra mantan Presiden RI, Soeharto, itu tak tercela karena sudah bebas dari penjara.

Tommy yang tak pernah aktif sebagai pengurus pun dimaklumi oleh panitia karena dia dianggap sebagai kader Golkar yang cukup berpengaruh.

(Baca: Tommy Soeharto Dinilai Tak Penuhi Syarat Jadi Calon Ketum Golkar)

"Di Riau, dia calon, tetapi enggak dapat dukungan suara. Ya, apa pun cerita, dia kader Golkar," ucapnya.

Andi mengatakan, meski belum pernah mendeklarasikan diri, Tommy cukup serius dalam menunjukkan niatnya untuk maju.

Saat sosialisasi pada Senin (2/5/2016), dia mengirim perwakilannya untuk mengambil formulir pendaftaran. (Baca: Tommy Soeharto Ajukan Diri sebagai Caketum Golkar)

Pendaftaran calon ketum Golkar dibuka pada hari ini hingga Rabu (4/5/2016). Menurut Andi, lolos atau tidaknya Tommy sebagai calon ketum akan ditentukan oleh komite etik.

Kompas TV Golkar Siap Lakukan Munaslub
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin Cs ke Negara

KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin Cs ke Negara

Nasional
Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com