Mengapa Data Kuburan Massal Penting untuk Penyelesaian Kasus Tragedi 1965?

Kompas.com - 02/05/2016, 21:35 WIB
Para korban tragedi 1965 saat beraksi damai di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (14/5/2012). Mereka meminta pemerintah mengungkapkan kebenaran di balik peristiwa pembunuhan massal tahun 1965 sehingga mereka menjadi korban. AUFRIDA WISMI WARASTRIPara korban tragedi 1965 saat beraksi damai di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (14/5/2012). Mereka meminta pemerintah mengungkapkan kebenaran di balik peristiwa pembunuhan massal tahun 1965 sehingga mereka menjadi korban.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah International People's Tribunal on 1965 Crimes Against Humanity in Indonesia (IPT 1965) Reza Muharam menilai, ada dua hal penting terkait keberadaan data kuburan massal korban Tragedi 1965 yang saat ini sudah diserahkan ke Komnas HAM.

Menurut Reza, data-data tersebut menjadi bagian penting untuk mendorong pemerintah melakukan upaya penyelesaian melalui jalur yudisial.

Dia menganggap data itu merupakan salah satu alat bukti. Selama ini, ketiadaan alat bukti selalu dijadikan alasan untuk tidak menggelar pengadilan kasus Tragedi 1965.

Kedua, pemerintah harus menjadikan data kuburan massal itu untuk mengungkapkan kebenaran mengenai apa yang terjadi pada tahun 1965.

"Data-data ini penting untuk mendorong proses yudisial, yang sekarang macet di Kejaksaan Agung. Dua, dalam rangka non yudisial untuk pengungkapan kebenaran," ujar Reza saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).

Reza bersama Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung mendatangi Kemenko Polhukam untuk menyampaikan bahwa data mengenai kuburan massal korban Tragedi 1965 yang dimiliki oleh YPKP 1965 telah diserahkan ke Komnas HAM.

Bejo Untung menyebutkan, ada 122 titik lokasi kuburan massal dan kemungkinan akan semakin bertambah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Titik lokasi itu, kata Bejo, tersebar di 12 provinsi.

Berdasarkan data yang dimiliki YPKP, kuburan massal terbanyak ada di Jawa Tengah, yakni 50 lokasi.

Sementara itu, di Jawa Timur terdapat 28 dan Sumatera Barat ada 21 lokasi.

"Itu baru sebagian yang saya sebutkan, dan ini masih bertambah. Perintah Jokowi ke Luhut untuk mencari kuburan massal ini disambut baik oleh korban dengan penuh semangat. Mereka mulai bekerja mengumpulkan data lokasi," ujar Bejo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Nasional
90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

Nasional
BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

Nasional
Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Nasional
Firli Bahuri Berharap Tak Ada Lagi Korupsi Terkait Perizinan Investasi

Firli Bahuri Berharap Tak Ada Lagi Korupsi Terkait Perizinan Investasi

Nasional
Peringatan BMKG: Banjir Rob Diprediksi Landa Pesisir Jakarta Utara 2-9 Desember

Peringatan BMKG: Banjir Rob Diprediksi Landa Pesisir Jakarta Utara 2-9 Desember

Nasional
Pimpinan MPR Usul Sri Mulyani Dicopot, Mensesneg: Itu Urusan Presiden

Pimpinan MPR Usul Sri Mulyani Dicopot, Mensesneg: Itu Urusan Presiden

Nasional
Waspada Siklon Tropis Teratai, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat serta Angin Kencang di 5 Daerah Ini

Waspada Siklon Tropis Teratai, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat serta Angin Kencang di 5 Daerah Ini

Nasional
Wapres Ma'ruf Sebut Investasi Singapura Periode Januari-September Capai 7,3 Miliar Dolar AS

Wapres Ma'ruf Sebut Investasi Singapura Periode Januari-September Capai 7,3 Miliar Dolar AS

Nasional
21 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir

21 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir

Nasional
Indonesia-Seychelles Bahas Kerja Sama Ekonomi Biru, Menteri KP Berikan Apresiasi

Indonesia-Seychelles Bahas Kerja Sama Ekonomi Biru, Menteri KP Berikan Apresiasi

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Corona Omicron

Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Corona Omicron

Nasional
Cegah Predator Seksual di Game Online, Pimpinan Komisi X Usul Fitur Chat Dimatikan

Cegah Predator Seksual di Game Online, Pimpinan Komisi X Usul Fitur Chat Dimatikan

Nasional
Pemerintah Bakal Kembali Terbitkan SKB 4 Menteri, Perjelas Ketentuan soal PTM Terbatas

Pemerintah Bakal Kembali Terbitkan SKB 4 Menteri, Perjelas Ketentuan soal PTM Terbatas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.