Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Diminta Bentuk Satgas untuk Kumpulkan Data Kuburan Massal Tragedi 1965

Kompas.com - 02/05/2016, 19:16 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota dewan pengarah International People's Tribunal on 1965 Crimes Against Humanity in Indonesia (IPT 1965) Reza Muharam mengharapkan Pemerintah melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk satuan tugas untuk mengumpulkan data-data terkait lokasi pembunuhan massal korban Tragedi 1965.

Satgas tersebut, menurut Reza, harus juga melibatkan organisasi masyarakat sipil sebagai syarat pelibatan publik dalam mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965.

"Kami harap pemerintah membentuk satu satgas dari Komnas HAM untuk menerima data-data dengan melibatkan organusasi masyarakat sipil," ujar Reza saat mendatangi kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).

Dalam kesempatan itu Reza bersama ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan Massal (YPKP) 1965 Bejo Untung menyampaikan kepada Asisten Deputi III bidang Hukum dan HAM, Abdul Hafil, bahwa data mengenai kuburan massal korban Tragedi 1965 yang dimiliki oleh YPKP 1965 telah diserahkan ke Komnas HAM.

Menurut penuturan Bejo Untung, saat ini ada 122 titik lokasi kuburan massal yang berhasil didata. Jumlah itu kemungkinan akan semakin bertambah.

Titik lokasi itu, kata Bejo, tersebar di 12 provinsi. Berdasarkan data yang dimiliki YPKP, paling banyak titik kuburan massal berada di Jawa Tengah, yakni 50 lokasi.  Sementara itu di Jawa Timur terdapat 28 dan Sumatera Barat ada 21 lokasi.

(Baca: YPKP 1965 Sebut Ada Puluhan hingga Ratusan Kuburan Massal Tragedi 1965 di Jawa)

"Itu baru sebagian yang saya sebutkan, dan ini masih bertambah. Karena perintah Jokowi ke Luhut untuk mencari kuburan massal ini disambut baik oleh korban dengan penuh semangat. Mereka mulai bekerja mengumpulkan data lokasi," ucap Bejo.

Oleh karena itu, Reza pun menekankan pentingnya Pemerintah membentuk Satgas. Sebab, tidak hanya YPKP 65 yang mengumpulkan data dan melakukan penelitian terkait kuburan massal korban 1965.

(Baca: Siang Ini, YPKP Akan Serahkan Data 122 Kuburan Massal Korban 1965 ke Luhut)

"Data yang diserahkan baru dari satu organisasi, belum dari organisasi masyarakat sipil yang lain, seperti misalnya komunitas korban 65 yang ada di Bali," kata Reza.

Kompas TV Kuburan Massal Korban 1965 Ada di Semarang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com