Kompas.com - 02/05/2016, 18:07 WIB
Reza Muharam meminta Menko Polhukam segera melakukan koordinasi dengan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk mengupayakan adanya pengungkapan kebenaran dari data-data jumlah kuburan massal yang telah diserahkan. Hal tersebut dia sampaikan saat mendatangi kantor Kemenko Polhukam, Senin (2/5/2016). Kristian ErdiantoReza Muharam meminta Menko Polhukam segera melakukan koordinasi dengan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk mengupayakan adanya pengungkapan kebenaran dari data-data jumlah kuburan massal yang telah diserahkan. Hal tersebut dia sampaikan saat mendatangi kantor Kemenko Polhukam, Senin (2/5/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 dan International People's Tribunal on 1965 Crimes Against Humanity in Indonesia (IPT 1965) menyatakan telah menyerahkan data mengenai kuburan massal korban Tragedi 1965 kepada Komnas HAM.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Pengarah IPT 1965 Reza Muharam kepada Asisten Deputi III bidang Hukum dan HAM saat mendatangi Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (2/5/2016).

"Kami telah menyerahkannya ke Komnas HAM karena selayaknya begitu. Menko Polhukam tidak punya kewenangan atau dasar hukum untuk melakukan pendataan atau penggalian kuburan massal," ujar Reza.

Ia mengungkapkan, sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang berhak memegang data tersebut adalah Komnas HAM.

Reza meminta Menko Polhukam segera melakukan koordinasi dengan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk mengupayakan adanya pengungkapan kebenaran dari data kuburan massal yang telah diserahkan.

Menurut dia, pemerintah seharusnya telah berkoordinasi dengan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Sejak 2012, Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan kasus Tragedi 1965 ke Kejaksaan Agung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekarang Menko Polhukam tidak punya alasan lagi mengatakan tidak ada kuburan massal karena datanya sudah kami serahkan ke Pemerintah, ada di Komnas HAM. Tinggal tanya," ujar Reza.

Sementara itu, Ketua YPKP 1965 Bejo Untung menyebutkan, ada 122 titik lokasi kuburan massal. Jumlah ini kemungkinan semakin bertambah.

Titik lokasi itu, kata Bejo, tersebar di 12 provinsi.

Berdasarkan data yang dimiliki YPKP, kuburan massal terbanyak berada di Jawa Tengah, yakni 50 lokasi.

Sementara itu, di Jawa Timur terdapat 28 lokasi dan Sumatera Barat ada 21 lokasi.

"Itu baru sebagian yang saya sebutkan, dan ini masih bertambah, karena perintah Jokowi ke Luhut untuk mencari kuburan massal ini disambut baik oleh korban dengan penuh semangat. Mereka mulai bekerja mengumpulkan data lokasi," ujar Bejo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.