Kompas.com - 02/05/2016, 17:17 WIB
Ribuqn bidan pegawai tidak tetap (PTT) dari seluruh wilayah Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Bunderan Hotel Indonesia Jakarta Pusat, Senin (19/8/2013). Mereka menuntut Presiden SBY untuk dapat merevisi Keppres Nomor 77 Tahun 213 tentang pengangkatan bidan sebagai pehawai tidak tetap. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaRibuqn bidan pegawai tidak tetap (PTT) dari seluruh wilayah Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Bunderan Hotel Indonesia Jakarta Pusat, Senin (19/8/2013). Mereka menuntut Presiden SBY untuk dapat merevisi Keppres Nomor 77 Tahun 213 tentang pengangkatan bidan sebagai pehawai tidak tetap.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum adanya solusi terkait kejelasan rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) terhadap bidan mengakibatkan terkatung-katungnya nasib 42.000 bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Indonesia.

Oleh karena itu, harus ada kebijakan dari Undang-undang yang memayunginya.

"Status para bidan PTT yang sudah mengabdi belasan tahun harus selesai prosesnya, maka forum group discussion (FGD) ini menjadi solusi yang bijak, yaitu harus sesuai Undang-undang dan fakta yang ada terkait rekrutmen," ucap Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, selaku pelindung Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Senin (2/5/2016).

Hadir dalam acara FGD ini yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sekretaris Negeri Pratikno.

Yuddy mengakui saat ini memang banyak sekali bidan yang sudah mengabdi lama tetapi gagal dalam mengikuti tes untuk menjadi bidan PNS. Dengan adanya mereka, akan dicari kebijakan antara Menpan dan Menkes, langkah terobosan bagi 42.000 bidan PTT di Indonesia.

"Memang cukup dilematis, karena kami pun harus mengikuti aturan dengan menjalankan tes untuk mengangkat bidan PTT menjadi bidan PNS, masalahnya memang bidan PTT yang sudah mengabdi 5 sampai 9 tahun juga harus ikut tes dan beberapa dari mereka ada yang gagal," ucap Yuddy.

Meski demikan, Yuddy berjanji akan lebih memperhatikan masa pengabdian selain hasil tes pengangkatan PNS.

"Nanti untuk mekanismenya semua pihak termasuk saya harus segera merapikan aturannya dan juga menyiapkan dananya," lanjut dia.

Di akhir pidatonya, Megawati pun kembali menegaskan apa yang sudah dilakukan para bidan PTT terutama di daerah terpencil harus diapresiasi. Hal ini karena merekalah yang menjadi garda depan penyelamat kematian ibu melahirkan yang angkanya masih tinggi yakni 300-400 ibu melahirkan meninggal dunia dari 100.000 kelahiran di Indonesia.

"Jadi Pak Yuddy, ini bukan melulu soal dana, ini bukan barang, ini jiwa manusia," kata Mega.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X