Luhut Enggan Komentar Dibayar atau Tidaknya Tebusan untuk Bebaskan 10 WNI

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia bersikap tertutup soal faktor utama bebasnya 10 warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan enggan menjelaskan saat ditanya perihal tersebut.

"Saya enggak mau menduga-duga," ujar Luhut saat ditemui di Istana, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Luhut menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak pernah membayar sepeser pun kepada kelompok Abu Sayyaf untuk kebebasan 10 WNI yang disandera.

(Baca: "Jangan Ada yang Cari Panggung Klaim Sepihak Bebaskan 10 WNI")

"Ya, itu urusan perusahaan, saya enggak ingin berkomentar soal itu," ujar Luhut.

Sebelumnya, Eddy Mulya yang menjabat sebagai Minister Counsellor, Koordinator Fungsi Politik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina, mengatakan bahwa bebasnya 10 WNI itu bukan karena uang tebusan yang telah dibayar.

(Baca: Negosiator Sebut Pembebasan 10 WNI Tanpa Uang Tebusan, Ini Ceritanya...)

"Ini full negosiasi," ujar dia saat ditemui di Pangkalan Udara TNI AU, Halim Perdanakusuma, Minggu (1/5/2016) malam.

Pembebasan itu berhasil karena pihaknya menggunakan pendekatan antarpersonal.

Sejak 26 Maret 2016, 10 awak kapal pandu Brahma 12 beserta muatan batubara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, disandera kelompok teroris Abu Sayyaf.

(Baca: Jokowi: Puji Syukur, Akhirnya 10 ABK WNI Dibebaskan)

Para awak kapal dan seluruh muatan batubara dibawa penyandera ke tempat persembunyian mereka di salah satu pulau di sekitar Kepulauan Sulu.

Kelompok Abu Sayyaf kemudian meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp 14 miliar untuk membebaskan para sandera.

Setelah dibebaskan, mereka dipulangkan dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (1/5/2016) pukul 23.15. Mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat untuk menjalani cek kesehatan.

(Baca: Usai Pemeriksaan Kesehatan, 10 ABK Akan Diserahkan kepada Keluarga)

Wartawan Kompas, Iwan Santosa, dari Filipina, Minggu, melaporkan, ke-10 ABK itu beristirahat di rumah Gubernur Sulu Abdusakur Tan Jr di Zamboanga sebelum diterbangkan ke Jakarta.

Mereka menggunakan pesawat khusus tim kemanusiaan yang dikirim Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.