Kompas.com - 02/05/2016, 12:07 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Etik Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri kembali menggelar sidang etik terkait kematian terduga teroris asal Klaten, Siyono.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan, menurut jadwal, pembacaan pembelaan oleh anggota Densus 88 akan dilakukan pada hari ini.

"Rencana ada, mendengarkan pembelaan dari terduga pelanggar," ujar Agus melalui pesan singkat, Senin (2/5/2016).

Terduga pelanggar dalam kasus ini adalah AKBP MT dan AKP H. Salah satu dari mereka akan membeberkan pembelaan atas kejadian tersebut pada hari ini di muka majelis.

Sementara itu, satu anggota lagi akan menjelaskan pembelaannya pada Selasa (3/5/2016).

Pekan lalu, akreditor penuntut pada Divisi Propam Polri membacakan tuntutan terhadap dua anggota Densus 88 itu dalam sidang etik.

AKP H dan AKBP MT dianggap melanggar etik terkait penanganan Siyono. (Baca: Dua Anggota Densus 88 Dituntut atas Pelanggaran Etik Terkait Siyono)

Adapun sanksi yang dituntut kepada dua anggota Densus 88 adalah kewajiban bahwa para pelanggar menyatakan permohonan maaf atas kekeliruannya kepada institusi Polri dan masyarakat.

Pemberhentian dengan tidak hormat juga diusulkan. Selain itu, ada pula opsi untuk memutasikan dua anggota tersebut ke satuan lain.

Setelah pembacaan pembelaan, rencananya, majelis etik pada pekan ini akan mengambil kesimpulan sidang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Poligami di Indonesia

Hukum Poligami di Indonesia

Nasional
Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.