Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Yang Mengkhawatirkan Setelah "May Day" Dijinakkan

Kompas.com - 02/05/2016, 07:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Peraturan yang ditandatangani SBY ini mengembalikan wacana buruh yang dikonotasikan sebagai gerakan kiri dan dipinggirkan selama orde baru ke tengah. Mendapat tempat yang pantas membuat peringatan 1 Mei 2014 dan setelahnya tidak lagi mencekam.

Unjuk rasa ribuan buruh tetap dilakukan di Hari Buruh Internasional. Namun, karena dilakukan di hari libur, gangguan yang kerap menghadirkan suasana mencekam bagi pihak lain jauh berkurang. Acara-acara kreatif justru kerap dilakukan.

Di Kabupaten Semarang misalnya. Ratusan buruh memilih merayakan Hari Buruh Internasional 2016 dengan aksi bersih-bersih Rawapening di Dermaga Sumurup, Desa Asinan, Bawen, Minggu (1/5/2016). Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan (FSP Farkes) Reformasi, berkubang lumpur mengangkat eceng gondok dari danau Rawapening.

Jinak sementara

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah melintasi dua kali peringatan Hari Buruh Internasional, gangguan karena demonstrasi buruh tidak banyak terdengar. Untuk berkurangnya gaduh dan gangguan ini, terima kasih kepada Presiden SBY yang menetapkan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional layak disampaikan. Libur ternyata menjadi sarana jitu untuk menjinakkan kegaduhan.

Namun, apakah dengan berkurangnya gaduh di Hari Buruh Internasional kesejahteraan para buruh telah mengalami perbaikan? Jawabannya iya dan tidak.

Iya jika kita melihat atribut dan kendaraan yang ditunggangi sejumlah buruh saat berdemonstrasi dan memunculkan sinisme mereka yang mapan dan merasa terganggu.

Tidak jika kita melihat pada laju kenaikan kesejehteraan tidak seimbang yang memunculkan ketimpangan dan pengalaman ketidakadilan. Betul bahwa buruh sebagai representasi orang miskin mengalami kenaikan kesejahteraan. Namun, kenaikan kesejahtaraan kelompok lain sebagai representasi orang kaya jauh lebih tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indeks koefisien gini Indonesia berada di posisi 0,40 pada September 2015. Meskipun turun 0,01 dibandingkan Maret 2015, angka ini masih mengkhawatirkan. Sebagai gambaran, koefieisn gini Indonesia tahun 2000 ada di posisi 0,30.

Data ini secara sederhana dapat diartikan begini: sekitar 1 persen orang Indonesia menguasai 40 persen kekayaan nasional pada 2015. Kondisi ini meningkat tajam karena tahun 2000, sekitar 1 persen orang Indonesia itu hanya menguasai 30 persen kekayaan nasional.

Kondisi ketimpangan yang melebar seperti ini pasti bukan gambaran kejinakan. Tanpa campur tangan negara untuk meredistribusi kekayaan dari tangan 1 persen orang Indonesia itu kepada 99 persen orang Indonesia lainnya, melebarnya ketimpangan akan menjadi seperti api di dalam sekam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Nasional
Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

Nasional
Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

Nasional
Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

Nasional
Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Nasional
Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Nasional
Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Nasional
Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Nasional
KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

Nasional
Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Nasional
Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Nasional
Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Nasional
MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.