Peringati "May Day", Buruh Akan Deklarasikan Ormas "Rumah Rakyat Indonesia"

Kompas.com - 01/05/2016, 07:34 WIB
Ribuan buruh menggelar aksi Longmarch dari bundaran patung kuda menuju Istana Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2/2016). Akhdi martin pratamaRibuan buruh menggelar aksi Longmarch dari bundaran patung kuda menuju Istana Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2/2016).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Ribuan buruh akan melakukan aksi pada peringatan Hari Buruh yang jatuh pada Minggu (1/5/2016).

Para buruh se-Jabodetabek itu akan berkumpul di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pemilihan titik kumpul di kawasan Patung Kuda bertujuan agar tidak mengganggu kegiatan car free day (CFD) yang bertepatan dengan Hari Buruh.

"KSPI dengan ini menyampaikan bahwa titik kumpul aksi buruh se-Jabodetabek pada 1 Mei adalah di Patung Kuda, bukan di Bundaran HI (Hotel Indonesia) demi menghormati masyarakat yang mengikuti CFD," ujar Iqbal, Sabtu (30/4/2016).

KSPI mengklaim, aksi tersebut akan diikuti sebanyak 150.000 buruh yang akan melakukan long march ke Istana Negara. Selanjutnya, buruh akan langsung bergerak ke Stadion Gelora Bung Karno, Senayan.

Isu yang dituntut buruh pada aksi 1 Mei yakni pencabutan PP No 78/2015 tentang pengupahan, penghentian kriminalisasi buruh dan PHK, penolakan reklamasi, penggusuran, dan RUU tax amnesty.

Selain itu, para buruh akan mendeklarasikan organisasi massa baru bernama Rumah Rakyat Indonesia (RRI). Titik kumpul direncanakan berlangsung pukul 10.00.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X