KPHI Usulkan Pemerintah Menambah Jumlah Petugas Non Kloter Ibadah Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Haji Indonesia meminta Kementerian Agama melakukan pembenahan pelaksanaan ibadah haji agar calon jamaah yang berangkat ke Tanah Suci merasa aman dan nyaman.

Belajar dari Tragedi Mina tahun 2015 lalu yang menewaskan 53 jamaah Indonesia, ketua KPHI Samidin Nashir menekankan beberapa poin yang harus dibenahi oleh Pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang.

Menurut Samidin, tidak ada satu pun petugas non kloter yang memantau jalur saat peristiwa tersebut terjadi.

Dia mengatakan, personel petugas non kloter dari TNI/Polri yang berjumlah 50 orang dinilai kurang memadai untuk menjaga jamaah haji asal Indonesia.

Karena itu ia mengusulkan kepada Pemerintah untuk menambah jumlah petugas non kloter sebanyak 109 orang.

"Sebanyak 50 orang petugas dari TNI/Polri itu hanya menjaga jalur utama. Itu pun kurang. Minimal butuh 109 orang. Satu orang mengendalikan satu titik lokasi," ujar Samidin dalam Seminar Nasional Mencari Solusi antrean Panjang Calon Jamaah Haji yang diselenggarakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di aula Al-Hikamah, Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2016).

Selain soal petugas non kloter, Samidin juga masih menemukan fakta bahwa petugas pembimbing ibadah kloter belum semua tersertifikasi dan didominasi oleh PNS dari Kementerian Agama.

Petugas pembimbing ibadah kloter, kata Samidin, banyak yang tidak memiliki kompetensi sebagai pembimbing ibadah karena tidak punya latar belakang pendidikan agama.

Persoalan lain berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPHI, banyak petugas kloter yang tidak mempunyai kedisiplinan, kecekatan dan jiwa kepemimpinan.

Paska Tragedi Mina, salah seorang petugas kloter yang diwawancarai KPHI bahkan mengaku tidak mengetahui jadwal lempar Jumrah yang harus dijalankan oleh Jamaah Haji asal Indonesia.

Sosialisasi mengenai jadwal proses ibadah haji pun tidak diberikan kepada seluruh anggota jamaah.

"Perekrutan petugas kloter seharusnya tidak tertutup hanya dari PNS Kemenag dan yang harus diperhatikan adalah soal perbaikan kompetensi petugas kloter," kata Samidin.