Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Stigma Hari Buruh Harus Dihapus

Kompas.com - 30/04/2016, 11:01 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyarankan agar stigma yang menempel terkait mayday atau hari buruh pada 1 Mei dihilangkan.

Misalnya stigma bahwa setiap 1 Mei selalu ada demonstrasi buruh yang anarkis.

"Stigma itu harus diakhiri," kata Enny dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).

Stigma lainnya, kata Enny, adalah seolah demonstrasi tersebut menjadi ritual tahunan.

Seolah setiap tahun buruh harus menagih janjinya.

Begitu pula jika dilihat dari sisi pelaku dunia usaha, seolah tidak peduli dan hal ini terus berulang.

"Ini kan enggak benar," tutur Enny.

Namun di sisi lain, para buruh juga mendapatkan berbagai macam tekanan hidup dan merasa ada kenaikan upah tapi tak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan.

Karena itu, Enny mengatakan, dalam kondisi demikian harus ada representasi tripartit serta sinkronisasi antara buruh, pelaku usaha dan pemerintah.

"Apa yang bisa dioptimalkan dari kinerja para pelaku usaha, apa yang harus diimprovisasi dari buruh, dan negara juga harus hadir," kata Enny.

Dalam hal ini, kata Enny, sebetulnya sudah ada komitmen.

Pihak buruh sudah berkomitmen bahwa tuntutan tak akan neko-neko, hanya ingin upah layak.

Kelayakan tersebut dianggap akan berkontribusi terhadap ekonomi dan menaikkan daya beli masyarakat.

Namun, ia menambahkan, perlu dilihat pula apakah kehadiran pemerintah, minimal melalui paket kebijakan ekonomi 1 hingga 12 sudah cukup menjembatani kepentingan representasi itu.

"Menurut kami kehadiran pemerintah melalui paket-paket tersebut memang masih terbatas," ujar Enny.

Meski begitu, peluncuran paket-paket ekonomi tersebut dinilainya perlu diberikan apresiasi.

Jika memang masih ada kekurangan, justru bisa menjadi bahan evaluasi mengapa paket-paket ekonomi itu ibaratnya hanya sekadar numpang lewat.

Kompas TV Jelang Hari Buruh, Tim Gabungan Pengamanan Libatkan 16.000 Personel

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com