Kompas.com - 29/04/2016, 17:52 WIB
Ketua DPR RI Ade Komarudin (tengah) usai bertemu presiden ketiga RI Bacharudin Jusuf Habibie di kediaman Habibie, Jalan Patra Kuningan, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKetua DPR RI Ade Komarudin (tengah) usai bertemu presiden ketiga RI Bacharudin Jusuf Habibie di kediaman Habibie, Jalan Patra Kuningan, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2016)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin menegaskan akan mengikuti keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar, Kamis (28/4/2016) kemarin berkaitan dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Hal itu termasuk soal kewajiban setor Rp 1 miliar bagi setiap calon ketua umum yang maju.

"Tentu semua keputusan itu yang terbaik untuk menentukan kepentingan dan kebesaran partai," ujar Ade seusai acara diskusi di Jakarta, Jumat (29/4/2016).

"Saya tidak berhak untuk membantah dan saya merupakan kader partai yang loyal," imbuh dia.

Akom, demikian Ade Komarudin kerap disapa, juga menyinggung soal biaya transport yang dalam rapat pleno DPP kemarin disepakati bahwa angkanya akan disesuaikan dengan masing-masing jarak.

(Baca: Golkar Patok Setoran Rp 1 M untuk Setiap Caketum)

Ia pun menyetujui keputusan tersebut. Namun dengan syarat, panitia Munaslub dapat menetapkannya secara baik dan adil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya kira juga jauh dari kampungnya masing-masing. Tidak boleh mereka dirugikan karena kepentingan Munaslub," ujar Akom.

Panitia pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar telah menetapkan besaran iuran yang akan dibayarkan oleh setiap bakal calon ketua umum. Masing-masing calon dibebankan iuran Rp 1 miliar untuk penyelenggaraan.

(Baca: Munaslub Golkar, Kongres Demokrat, dan "Hujan" Duit...)

Pelaksanaan Munaslub Partai Golkar diperkirakan akan memakan biaya Rp 47 miliar. Estimasi itu diambil setelah dikurangi biaya uang saku bagi setiap pengurus DPD Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu, untuk uang transportasi, telah disepakati bahwa uang tersebut disesuaikan dengan daerah asal peserta.

Peserta yang datang dari daerah yang lebih jauh akan mendapatkan uang transportasi lebih besar. Sebaliknya, yang daerahnya lebih dekat akan mendapatkan uang transportasi lebih sedikit.

Kompas TV Golkar Siap Lakukan Munaslub
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Nasional
Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Nasional
Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Nasional
Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Nasional
Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Nasional
Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Nasional
Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Nasional
Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Nasional
Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Nasional
Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Nasional
PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.