Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruki, Tommy, dan Tokoh Profesional di Kepengurusan Diharapkan Dongkrak Suara PPP

Kompas.com - 29/04/2016, 11:18 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah nama dari kalangan profesional masuk ke dalam daftar kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2016-2021.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, tokoh profesional tersebut jumlahnya mencapai 15 hingga 20 persen.

Arsul mengatakan, tak menutup kemungkinan bahwa nama-nama profesional tersebut diharapkan menjadi vote getter atau mampu mendongkrak suara PPP di pilkada.

Misalnya, melalui mantan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki yang menjabat Ketua Mahkamah Partai PPP. (baca: Ini Alasan Ruki Bergabung dengan PPP)

"Itu proses yang akan kita lihat," tutur Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016).

Arsul menambahkan, nama Ruki juga disebut-sebut akan maju ke Pilkada DKI Jakarta dan Banten.

PPP pun tak kan menutup diri terhadap wacana itu. Terlebih jika memang Ruki terbukti baik secara elektabilitas dan didukung elemen masyarakat. (baca: Ruki: Izinkan Saya Mengubah PPP Jadi Partai Pemenang Pemilu)

Namun, alasan memasukan nama-nama profesional tersebut, kata Arsul, bukanlah sebagai pendongkrak suara PPP, tapi dengan harapan memperbaiki tata kelola kepartaian agar partainya lebih amanah, bersih dan baik dalam berpolitik.

"Kalau hanya terdiri dari kader dan orang dalam sendiri yang sebagian sulit berubah, ya sulit berubah," ucap Anggota Komisi III DPR.

"Ini merupakan shortcut untuk perbaiki partai," imbuhnya.

Terlebih untuk posisi bendahara umum, menurut Arsul, sangat krusial. Ia menilai, selama ini tata kelola keuangan partai seringkali tak karuan.

Sehingga dengan menarik eks Direktur Utama Angkasa Pura I Tommy Soetomo sebagai Bendahara Umum diharapkan mampu memperbaikinya.

Sedangkan Ruki, diharapkan mampu membuat anggota PPP menaati asas, aturan dan hukum.

"Mahkamah Partai kita buat powerful," tutur Arsul.

Kompas TV SK Kepengurusan Sah, PPP Akan Islah?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com