BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Aqua

Sore-sore, "Rampok Plastik" Kejutkan Kota Kasablanka

Kompas.com - 28/04/2016, 20:17 WIB
Sigi Wimala setelah selesai rampok plastik di Kota Kasablanka, Kamis (28/4/2016). KOMPAS.com/SRI NOVIYANTISigi Wimala setelah selesai rampok plastik di Kota Kasablanka, Kamis (28/4/2016).
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengunjung pusat belanja Kota Kasablanka, Kamis (28/4/2015) petang, dikejutkan dengan aksi beberapa orang yang tiba-tiba mendatangi satu outlet ke outlet lain. Mereka adalah para "rampok plastik".

Rampok yang satu ini menukar plastik belanja para pengunjung dengan tas belanja untuk berulang kali pakai. Setelah kaget, para pengunjung yang disambangi para rampok bukan marah, melainkan malah senang.

“Mengambilnya tidak memaksa. Mereka mau dan memberi dengan senang hati kok karena kami tukar juga dengan tas belanja berulang kali pakai,” ujar Sigi Wimala, selebriti yang ikut bagian dalam program"Rampok Plastik’ itu.

Program rampok plastik diadakan untuk sosialisasi tas belanja berulang kali pakai Tempo Scan Love Earth  (TSLE), dari pabrikan Tempo Scan.

Secara resmi, tas belanja itu didistribusikan per 1 Mei 2016 di toko-toko ritel di 23 kota yang menerapkan plastik berbayar. Akan ada 740.000 tas ditebar di semua wilayah itu. Konsumen bisa mendapatkan secara gratis tas ini bila membeli produk Tempo Scan senilai minimal Rp 50.000.

Insentif

“Sejak ada kebijakan plastik berbayar, kami (Tempo Scan) pelajari mekanismenya. Kami ingin ikut mengubah perilaku masyarakat dengan mengurangi pemakaian atau penggunaan kantong plastik,” ujar Presiden Direktur PT Tempo Scan Pacifc Tbk, Handojo S Muljadi, saat konferensi pers, Kamis.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Sossialisasi tas belanja berulang kali pakai 'Tempo Scan Love Earth', Kamis (28/4/2016).

Agar menjadi kebiasaan, konsumen yang berbelanja kembali dengan membawa tas tersebut akan mendapat pula insentif. Bentuk insentif itu adalah diskon belanja 5 persen untuk semua produk Tempo Sca, atau gratis pulsa ponsel senilai 10 persen dari total belanja.   

“Ada yang bilang habit itu bisa terbentuk saat aktivitas terus diulang selama 40 hari. Semoga diawali dengan insentif, perilaku masyarakat bisa diubah pelan-pelan. Paling tidak, setelah 40 hari, akan ada rasa bersalah bila memakai kantong plastik,” harap Sigi.

Merujuk riset dari Jenna Jambeck dan kawan-kawan pada 2015, Indonesia merupakan negara penyumbang nomor dua terbanyak sampah plastik ke laut. Sampah yang dihasilkan mencapai 187,2 juta ton. Riset ini pula yang mendasari kebijakan plastik berbayar oleh pemerintah.

“Sampai-sampai ada prediksi kalau pada 2050 jumlah sampah plastik di laut bisa lebih banyak dari jumlah ikan," kata Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tuti Hendrawati Minarsih, di acara yang sama.

Menurut Tuti, bila tidak ada intervensi dari sekarang atas kebiasaan penggunaan plastik maka situasinya akan menjadi berbahaya. "Kami mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Tempo Scan,” ujar dia.


Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

Nasional
Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Nasional
Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Nasional
TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Nasional
Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Nasional
Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.