Kompas.com - 28/04/2016, 14:31 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar ingin membentuk satgas untuk mengawasi jalannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang akan digelar di Bali pada 23 Mei 2016.

Tim tersebut merupakan gabungan dari internal Partai Golkar bersama BIN, KPK, dan Polri.

Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Fadel Muhammad mengaku sudah berbicara dengan Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai rencana tersebut. Namun, Agus menolak.

"Dia enggak mau karena ini tidak ada kerugian negara," ujar Fadel seusai rapat pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).

"Saya bilang, saya cuma perlu aparatnya (KPK) dan metodologinya," lanjut dia. (Baca: Politik Uang Munaslub Golkar)

Fadel mengaku telah melakukan komunikasi dengan Agus belum lama ini melalui sambungan telepon. Menurut Fadel, Agus akan memberikan jawaban setelah munaslub disahkan terlebih dahulu.

"Kan baru disahkan di pleno hari ini. Kami mau bikin ini supaya bersih-lah, penyelenggaraannya bagus," imbuhnya. (Baca: Politik Uang, Mana Tahan...)

Fadel juga mengaku sudah berbicara dengan Kepala BIN Sutiyoso. Menurut dia, Sutiyoso setuju untuk mendukung.

Keterlibatan BIN, kata Fadel, akan sangat aktif dalam munaslub. Mereka akan membaur bersama anggota komite etik dan polisi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan munaslub berjalan baik.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak akan terlibat dalam Munaslub Golkar karena hal itu merupakan urusan partai.

Menurut Laode, KPK tidak memiliki wewenang untuk ikut terlibat dalam urusan internal partai politik. Meski demikian, KPK berharap, tidak ada praktik politik uang. (Baca: KPK Putuskan Tak Terlibat Munas Golkar)

"Ini berlaku bagi setiap partai politik, termasuk Golkar," kata Laode beberapa waktu lalu.

Munaslub Golkar diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 47 miliar. Tiap-tiap calon ketum Golkar dibebankan Rp 1 miliar.

Awalnya, biaya munaslub diestimasikan mencapai Rp 66,9 miliar. Angka itu didasari asumsi bahwa setiap pengurus DPD provinsi dan kabupaten/kota diberi uang saku.

Namun, rapat pleno memutuskan agar uang saku peserta ditiadakan. (Baca: Golkar Patok Setoran Rp 1 M untuk Setiap Caketum)

Sementara itu, untuk uang transpor, jumlahnya menurut kesepakatan akan disesuaikan dengan daerah asal peserta.

Peserta yang datang dari daerah yang lebih jauh akan mendapatkan uang transpor lebih besar. Sebaliknya, yang daerahnya lebih dekat akan mendapatkan uang transpor lebih sedikit.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Nasional
Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Nasional
Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

Nasional
Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Nasional
Saat ICW 'Gemas' Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Saat ICW "Gemas" Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

Nasional
Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Nasional
Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan...

Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan...

Nasional
Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Nasional
Jalan Pembahasan RKUHP yang Masih Panjang, dari Pasal Kontroversial hingga Penolakan Mahasiswa

Jalan Pembahasan RKUHP yang Masih Panjang, dari Pasal Kontroversial hingga Penolakan Mahasiswa

Nasional
Demokrasi Tan, Hatta, dan Syahrir

Demokrasi Tan, Hatta, dan Syahrir

Nasional
Serba-serbi Lawatan Jokowi ke Ukraina: Tinjau Lokasi Terdampak Perang hingga Bertemu Zelensky

Serba-serbi Lawatan Jokowi ke Ukraina: Tinjau Lokasi Terdampak Perang hingga Bertemu Zelensky

Nasional
Mengingat Lagi Instruksi Jokowi soal Revisi KUHP: Perbaikan Pasal Bermasalah hingga Pelibatan Publik

Mengingat Lagi Instruksi Jokowi soal Revisi KUHP: Perbaikan Pasal Bermasalah hingga Pelibatan Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.