Kompas.com - 28/04/2016, 10:29 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menginginkan agar iuran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang dibebankan kepada para calon ketua umum tak perlu dipatok angkanya.

Pemungutan iuran secara sukarela, kata Agung, sudah diberlakukan pada setiap perhelatan yang digelar Partai Golkar.

"Sebaiknya itu secara sukarela. Enggak ada berapa miliar," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie turut angkat bicara soal iuran yang dibebankan pada masing-masing calon ketua umum.

Aburizal menilai, aturan angka tak dibutuhkan selama setiap calon ketua umum dan peserta Munaslub turut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan.

"Setoran itu kecil saja, pokoknya ada partisipasi. Yang penting semua ada partisipasi," tutur Aburizal.

(Baca juga: Ini Komentar Aburizal soal Usul Setoran Rp 5 Miliar-Rp 10 Miliar Per Calon Ketum Golkar)

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akan melaksanakan rapat pleno, Kamis pagi. Sejumlah poin terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan dibahas dalam rapat tersebut, termasuk penetapan tanggal pelaksanaan Munaslub.

Pasalnya, pada rapat pleno DPP lalu, ditetapkan bahwa Munaslub akan diselenggarakan tanggal 7 Mei 2016. Namun, ada perubahan sehingga harus digeser ke tanggal 23 Mei 2016.

 

Kompas TV Mahar Caketum Golkar Rp 20 M Hanya Wacana?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Nasional
Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Nasional
Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Nasional
Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Nasional
KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

Nasional
Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Nasional
Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Nasional
Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Nasional
MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

Nasional
Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

Nasional
KPK: Analisis Vonis Kasus Korupsi 2021 ICW Salah Kaprah

KPK: Analisis Vonis Kasus Korupsi 2021 ICW Salah Kaprah

Nasional
Mentan: Hewan Kurban Tak Berasal dari Daerah Zona Merah PMK

Mentan: Hewan Kurban Tak Berasal dari Daerah Zona Merah PMK

Nasional
Namanya Diganti Jadi Partai Mahasiswa Indonesia, Parkindo 1945: Ini Cacat Hukum

Namanya Diganti Jadi Partai Mahasiswa Indonesia, Parkindo 1945: Ini Cacat Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.