Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Komarudin Optimistis Munaslub Golkar Tetap Digelar

Kompas.com - 27/04/2016, 18:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Ade Komarudin optimistis, Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar akan tetap diselenggarakan.

"Sampai hari ini masih konsisten, Munaslub dilaksanakan bulan Mei tanggal 23. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang tepat untuk rekonsiliasi," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Ade tidak mempermasalahkan munculnya usulan agar penyelenggaraan Munaslub sebaiknya dibatalkan. Usul itu muncul lantaran kepengurusan Golkar yang disahkan pemerintah berlaku hingga 2019.

"Pendapat itu boleh saja," kata dia.

Ade menambahkan, segala keputusan terkait penyelenggaraan Munaslub akan diambil saat rapat pleno DPP Partai Golkar, Kamis (28/4/2016). Termasuk juga kepastian apakah Munaslub akan tetap diselenggarakan atau tidak.

Bagaimana jika Munaslub diputuskan batal? "Ya, pokoknya kalau itu merupakan keputusan bersama pasti lebih baik," jawab Ketua DPR itu.

Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar, Zainuddin Amali, sebelumnya mengakui, ada sejumlah usulan agar munaslub tidak perlu memilih ketua umum baru, tetapi hanya menetapkan kepengurusan yang sudah disahkan Menkumham.

(Baca: Muncul Usulan Tak Perlu Ada Pemilihan Ketum di Munaslub Golkar)

"Ada pendapat bahwa ketua umum Partai Golkar yang baru belum tentu bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi partai ke depan, maka lebih baik munaslub menetapkan kepengurusan yang sudah ada. Itu beberapa pendapat," kata Amali.

Dalam kepengurusan tersebut, Aburizal Bakrie menjabat Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekjen. Kubu Agung Laksono juga diakomodasi dalam kepengurusan.

Namun, Amali memastikan, usulan tersebut tidak akan diakomodasi. Sebab, usulan itu hanya dilontarkan oleh segelintir pihak. (Baca: Agung Laksono: Kalau Munaslub Tak Jalan Berarti Mengingkari Komitmen)

Mayoritas pengurus Golkar ingin agar munaslub terselenggara dengan pemilihan ketua umum baru yang adil dan demokratis.

Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae menilai, Munaslub tak perlu lagi diselenggarakan.

(baca: Aburizal Jabat Ketum Golkar hingga 2019, Ridwan Minta Munaslub Dibatalkan)

Ia mempertimbangkan sisa kepengurusan yang tinggal 3 tahun lagi jika munaslub digelar. Belum lagi, potensi perpecahan yang akan lahir dalam munaslub itu.

"Munaslub akan melahirkan kelompok baru. Ada 8 calon, ada 8 kelompok. Setiap Munas Golkar ada dampak seperti kemarin Surya Paloh melahirkan partai baru (Nasdem). Agung melahirkan munas baru. Kalau tidak cocok lagi, 8 kelompok ini akan membuat munas lagi," ucap dia.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com