Kompas.com - 27/04/2016, 18:47 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Ade Komarudin optimistis, Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar akan tetap diselenggarakan.

"Sampai hari ini masih konsisten, Munaslub dilaksanakan bulan Mei tanggal 23. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang tepat untuk rekonsiliasi," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Ade tidak mempermasalahkan munculnya usulan agar penyelenggaraan Munaslub sebaiknya dibatalkan. Usul itu muncul lantaran kepengurusan Golkar yang disahkan pemerintah berlaku hingga 2019.

"Pendapat itu boleh saja," kata dia.

Ade menambahkan, segala keputusan terkait penyelenggaraan Munaslub akan diambil saat rapat pleno DPP Partai Golkar, Kamis (28/4/2016). Termasuk juga kepastian apakah Munaslub akan tetap diselenggarakan atau tidak.

Bagaimana jika Munaslub diputuskan batal? "Ya, pokoknya kalau itu merupakan keputusan bersama pasti lebih baik," jawab Ketua DPR itu.

Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar, Zainuddin Amali, sebelumnya mengakui, ada sejumlah usulan agar munaslub tidak perlu memilih ketua umum baru, tetapi hanya menetapkan kepengurusan yang sudah disahkan Menkumham.

(Baca: Muncul Usulan Tak Perlu Ada Pemilihan Ketum di Munaslub Golkar)

"Ada pendapat bahwa ketua umum Partai Golkar yang baru belum tentu bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi partai ke depan, maka lebih baik munaslub menetapkan kepengurusan yang sudah ada. Itu beberapa pendapat," kata Amali.

Dalam kepengurusan tersebut, Aburizal Bakrie menjabat Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekjen. Kubu Agung Laksono juga diakomodasi dalam kepengurusan.

Namun, Amali memastikan, usulan tersebut tidak akan diakomodasi. Sebab, usulan itu hanya dilontarkan oleh segelintir pihak. (Baca: Agung Laksono: Kalau Munaslub Tak Jalan Berarti Mengingkari Komitmen)

Mayoritas pengurus Golkar ingin agar munaslub terselenggara dengan pemilihan ketua umum baru yang adil dan demokratis.

Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae menilai, Munaslub tak perlu lagi diselenggarakan.

(baca: Aburizal Jabat Ketum Golkar hingga 2019, Ridwan Minta Munaslub Dibatalkan)

Ia mempertimbangkan sisa kepengurusan yang tinggal 3 tahun lagi jika munaslub digelar. Belum lagi, potensi perpecahan yang akan lahir dalam munaslub itu.

"Munaslub akan melahirkan kelompok baru. Ada 8 calon, ada 8 kelompok. Setiap Munas Golkar ada dampak seperti kemarin Surya Paloh melahirkan partai baru (Nasdem). Agung melahirkan munas baru. Kalau tidak cocok lagi, 8 kelompok ini akan membuat munas lagi," ucap dia.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU PDP, Ketua Komisi I Sebut DPR-Pemerintah Sepakat Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

RUU PDP, Ketua Komisi I Sebut DPR-Pemerintah Sepakat Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

Nasional
Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

Nasional
Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

Nasional
Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Nasional
Dicari, Partai-Partai 'Pemersatu' Bangsa

Dicari, Partai-Partai "Pemersatu" Bangsa

Nasional
Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Nasional
Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Nasional
Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.