Menkumham Tak Mau Ikut Campur soal Pemilihan Ketum dalam Munaslub Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly tak bisa menjamin Musyawarah Nasional Luar Biasa yang akan digelar Partai Golkar akan memilih ketua umum baru.

Dia menyerahkan sepenuhnya mekanisme Munaslub tersebut kepada internal Partai Golkar.

"Saya tidak mau campur internal Golkar, kita serahkan saja kepada peserta munasnya. Itu (pemilihan ketum) dapurnya teman-teman di Golkar. Itu bukan urusan kita," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Menkumham hanya berani menjamin bahwa Munaslub akan terlaksana. Sebab, sudah ada kesepakatan tidak resmi antara dia, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Golkar Idrus Marham. (Baca: Agung Laksono: Kalau Munaslub Tak Jalan Berarti Mengingkari Komitmen)

Kesepakatan itu muncul seiring diterbitkannya SK pengesahan terhadap kepengurusan Golkar hasil Munas Bali rekonsiliasi.

Kubu Agung Laksono yang sebelumnya tergabung dalam Munas Ancol juga diakomodasi di dalam kepengurusan tersebut.

Kesepakatan pertama, kewajiban Menkumham untuk membayar Rp 100 milyar dianggap selesai secara musyawarah mufakat. (Baca: "Jika Munaslub Tak Digelar, Taruhannya Kehancuran Golkar")

Kedua, dalam rangka rekonsiliasi, akan diadakan Munaslub selambatnya sebelum bulan suci Ramadhan.

"Kesepakatan itu tidak mungkin jadi bagian dari SK, tapi itu gentleman agreement," ucap Yasonna.

Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar, Zainuddin Amali, sebelumnya mengakui, ada sejumlah usulan agar munaslub tidak perlu memilih ketua umum baru, tetapi hanya menetapkan kepengurusan yang sudah disahkan Menkumham.

(Baca: Muncul Usulan Tak Perlu Ada Pemilihan Ketum di Munaslub Golkar)

"Ada pendapat bahwa ketua umum Partai Golkar yang baru belum tentu bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi partai ke depan, maka lebih baik munaslub menetapkan kepengurusan yang sudah ada. Itu beberapa pendapat," kata Amali.

Namun, Amali memastikan, usulan tersebut tidak akan diakomodasi. Sebab, usulan itu hanya dilontarkan oleh segelintir pihak.

Mayoritas pengurus Golkar ingin agar munaslub terselenggara dengan pemilihan ketua umum baru yang adil dan demokratis.