Kompas.com - 27/04/2016, 15:10 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Akreditor penuntut pada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri membacakan tuntutan terhadap dua anggota Densus 88 dalam sidang etik.

AKP H dan AKBP MT dianggap melanggar etik terkait penanganan terduga teroris asal Klaten, Siyono.

"Tahap sidang kedua ini berupa pembacaan tuntutan kepada yang bersangkutan oleh pimpinan sidang. Jadi, kalau kita cermati dari hal-hal berkaitan yang dilanggar, tuntutannya terkait etika profesi," ujar Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Dua anggota Densus 88 itu diduga melanggar Pasal 7 ayat 1 dan 2 yang intinya bahwa setiap anggota Polri wajib meningkatkan citra, soliditas, dan integritas anggotanya. Keduanya juga dituntut Pasal 13 huruf a kode etik.

"Isinya, setiap anggota Polri sebagai atasan dilarang memberi perintah bertentangan dengan norma hukum. Kan anggota ini ada yang atasan dan bawahannya," kata Boy.

Adapun sanksi yang dituntut kepada dua anggota Densus 88 adalah kewajiban bagi para pelanggar untuk menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan mereka kepada institusi Polri dan masyarakat. Sanksi lain yang juga diusulkan adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu, ada pula opsi untuk memutasikan dua anggota tersebut ke satuan lain.

"Mutasi demosi ini, jadi orang ini dinilai tidak layak lagi bertugas di Densus dan patut dimutasikan ke satuan yang lain," kata Boy.

Majelis etik memberi kesempatan kepada dua anggota Densus 88 yang diperiksa untuk menyusun pembelaan. Dengan demikian, majelis akan menimbang hal yang meringankan dan memberatkan. Sidang tersebut rencananya digelar pada pekan depan.

"Apabila minggu depan dijadwalkan pembacaan pembelaan; setidaknya, setelah pembelaan, masuk hasil putusan sidang," kata Boy.

 

Kompas TV Anggota Densus Salah Lakukan Prosedur?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bharada E Disebut Menangis dan Menyesal Tembak Brigadir J

Bharada E Disebut Menangis dan Menyesal Tembak Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Ungkap Pengakuan Brigadir RR Sembunyi di Balik Kulkas Saat Baku Tembak di Rumah Irjen Sambo

Komnas HAM Ungkap Pengakuan Brigadir RR Sembunyi di Balik Kulkas Saat Baku Tembak di Rumah Irjen Sambo

Nasional
Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA

Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA

Nasional
Pengacara Bharada E: Pistol Brigadir J Dipakai Pelaku Lain Tembak Jari Korban

Pengacara Bharada E: Pistol Brigadir J Dipakai Pelaku Lain Tembak Jari Korban

Nasional
Pengacara Bharada E Sebut Pistol Brigadir J Dipakai Tembak Dinding TKP

Pengacara Bharada E Sebut Pistol Brigadir J Dipakai Tembak Dinding TKP

Nasional
'Puzzle' yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

"Puzzle" yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

Nasional
Baru Diresmikan, Jokowi Izinkan jika Nama Pelabuhan Pontianak Diganti

Baru Diresmikan, Jokowi Izinkan jika Nama Pelabuhan Pontianak Diganti

Nasional
Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Nasional
4 Petugas LPSK Tiba di Rumah Istri Ferdy Sambo untuk Proses Asesmen

4 Petugas LPSK Tiba di Rumah Istri Ferdy Sambo untuk Proses Asesmen

Nasional
KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

Nasional
Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Nasional
Mahfud Sebut Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Akan Diumumkan Hari Ini

Mahfud Sebut Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Akan Diumumkan Hari Ini

Nasional
Mencintai Indonesia ala Gerakan Tukar Bendera Rusak dan Lusuh

Mencintai Indonesia ala Gerakan Tukar Bendera Rusak dan Lusuh

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 7 Kajati, Dirdik Jampidsus Ditunjuk Jadi Kajati Riau

Jaksa Agung Mutasi 7 Kajati, Dirdik Jampidsus Ditunjuk Jadi Kajati Riau

Nasional
Mengapa 'Presidential Threshold' Dipertahankan padahal Dinilai Tak Relevan dengan Pemilu Serentak?

Mengapa "Presidential Threshold" Dipertahankan padahal Dinilai Tak Relevan dengan Pemilu Serentak?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.