Kompas.com - 27/04/2016, 11:42 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki turut masuk dalam struktur kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII Islah di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, 8-10 April 2016 lalu.

Meski baru masuk, Ruki langsung mendapatkan jabatan yang strategis.

"Pak Ruki jadi Ketua Mahkamah Partai," kata anggota Majelis Tinggi PPP, Hasrul Azwar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Hasrul mengatakan, Formatur PPP-lah yang menawarkan jabatan tersebut kepada Ruki saat penyusunan kepengurusan beberapa waktu lalu. Ruki pun menyetujui ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah PPP.

"Pak Ruki orangnya kan bagus, makanya kita tawarkan ke dia," kata Hasrul.

Selain Ruki, menurut Hasrul, ada juga sejumlah nama baru lain yang berasal dari pensiunan TNI dan Polri. Petinggi kubu Djan Faridz juga, lanjut dia, sudah diakomodasi dalam kepengurusan.

Siang ini, Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumkan SK pengesahan bagi kepengurusan PPP hasil Muktamar Islah itu.

 

Kompas TV Massa Anggap Kepengurusan Romahurmuziy Tidak Sah
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Terpopuler di Kalangan Pemilih Muda Versi CSIS, Dave Laksono: Kami Cepat Merespons Isu

Golkar Terpopuler di Kalangan Pemilih Muda Versi CSIS, Dave Laksono: Kami Cepat Merespons Isu

Nasional
Survei SMRC: Anies Tak Cukup Signifikan Gaet Suara Nasdem di Jawa Barat

Survei SMRC: Anies Tak Cukup Signifikan Gaet Suara Nasdem di Jawa Barat

Nasional
Susi Pudjiastuti Diperiksa Kejagung terkait Kasus Korupsi Impor Garam

Susi Pudjiastuti Diperiksa Kejagung terkait Kasus Korupsi Impor Garam

Nasional
SMRC: Efek Deklarasikan Anies Capres, Suara Nasdem di Indonesia Bagian Timur Turun Tajam

SMRC: Efek Deklarasikan Anies Capres, Suara Nasdem di Indonesia Bagian Timur Turun Tajam

Nasional
Pimpinan KPK Wanti-wanti Hakim yang Berpotensi Disuap Saat Tangani Perkara

Pimpinan KPK Wanti-wanti Hakim yang Berpotensi Disuap Saat Tangani Perkara

Nasional
Ratusan Kader Demokrat Sambut Kedatangan Anies Baswedan

Ratusan Kader Demokrat Sambut Kedatangan Anies Baswedan

Nasional
Deolipa Resmi Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Terkait Pernyataan Soal Putri Candrawathi

Deolipa Resmi Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Terkait Pernyataan Soal Putri Candrawathi

Nasional
Menghitung Untung Rugi Nasdem Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Menghitung Untung Rugi Nasdem Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Nasional
Survei SMRC: Ceruk Suara Nasdem dari Pemilih Anies Meningkat

Survei SMRC: Ceruk Suara Nasdem dari Pemilih Anies Meningkat

Nasional
TNI AL Segera Miliki 2 Kapal Perang Pemburu Ranjau Asal Jerman

TNI AL Segera Miliki 2 Kapal Perang Pemburu Ranjau Asal Jerman

Nasional
Anies Bakal Temui AHY dan Hasrat Demokrat 'Kawinkan' Keduanya

Anies Bakal Temui AHY dan Hasrat Demokrat "Kawinkan" Keduanya

Nasional
Kemenag Bakal Santuni Keluarga Korban Meninggal akibat Banjir di MTsN 19 Jakarta

Kemenag Bakal Santuni Keluarga Korban Meninggal akibat Banjir di MTsN 19 Jakarta

Nasional
Ultimatum Suporter ke PSSI, Desak Tragedi Kanjuruhan Berikan Rasa Keadilan bagi Aremania

Ultimatum Suporter ke PSSI, Desak Tragedi Kanjuruhan Berikan Rasa Keadilan bagi Aremania

Nasional
Campur Tangan DPR dalam Pemilihan Ketua Komnas HAM Dinilai Menabrak Aturan

Campur Tangan DPR dalam Pemilihan Ketua Komnas HAM Dinilai Menabrak Aturan

Nasional
Korupsi Berulang Kepala Daerah

Korupsi Berulang Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.