JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki turut masuk dalam struktur kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII Islah di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, 8-10 April 2016 lalu.
Meski baru masuk, Ruki langsung mendapatkan jabatan yang strategis.
"Pak Ruki jadi Ketua Mahkamah Partai," kata anggota Majelis Tinggi PPP, Hasrul Azwar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Hasrul mengatakan, Formatur PPP-lah yang menawarkan jabatan tersebut kepada Ruki saat penyusunan kepengurusan beberapa waktu lalu. Ruki pun menyetujui ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah PPP.
"Pak Ruki orangnya kan bagus, makanya kita tawarkan ke dia," kata Hasrul.
Selain Ruki, menurut Hasrul, ada juga sejumlah nama baru lain yang berasal dari pensiunan TNI dan Polri. Petinggi kubu Djan Faridz juga, lanjut dia, sudah diakomodasi dalam kepengurusan.
Siang ini, Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumkan SK pengesahan bagi kepengurusan PPP hasil Muktamar Islah itu.