"Jika Munaslub Tak Digelar, Taruhannya Kehancuran Golkar"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, panitia kini tak memiliki alasan lagi untuk menunda kembali penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

Pasalnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly telah mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil rekonsiliasi.

"Kita apresiasi atas terbitnya SK sebagai bentuk dukungan serius pemerintah untuk mendorong penyelesaian konflik kemarin," kata Doli dalam pesan singkatnya, Selasa (26/4/2016).

Ia mengatakan, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan SK yang menghidupkan kembali pengurus Riau pada Januari 2016. (baca: Agung Laksono: Kalau Munaslub Tak Jalan Berarti Mengingkari Komitmen)

Namun, dengan adanya SK baru ini, semakin menandakan adanya dukungan dari pemerintah terhadap DPP hasil Munas Bali dan Munas Jakarta terhadap penyelesaian konflik dari sisi konsesnsu politik dan hukum.

Selain itu, ia mengatakan, keberadaan SK juga menjadi jawaban atas polemik legal standing yang selama ini dipersoalkan panitia Munaslub. Oleh karena itu, ia meminta agar Munaslub segera direalisasikan.

"Apalagi mengiringi SK tersebut, Menkumham meminta agar Munaslub bisa diselenggarakan sebelum pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan," kata dia.

(baca: Menkumham Sebut Aburizal Tetap Berkomitmen Lanjutkan Munaslub)

Terkait kepengurusan Golkar yang disahkan berlaku hingga 2019, menurut Doli, akan menjadi persolan apabila ada pihak yang berwacana untuk menunda kembali Munaslub sampai masa bhaktinya berakhir.

"Apalagi kalau ada yang memaksakan seperti itu, maka taruhannya adalah kehancuran partai, karena publik distrust terhadap para pemimpin dan elite Golkar," ujarnya.

Ketua Organizing Committee Munaslub Partai GolkarZainuddin Amali sebelumnya menilai, tidak ada yang aneh dengan pengesahan kepengurusan Golkar untuk periode 2014-2019.

Zainuddin Amali meyakini bahwa munaslub yang sudah direncanakan tetap berjalan meskipun SK yang disahkan Menkumham itu berlaku hingga 2019.

(baca: SK Kepengurusan Berlaku hingga 2019, Panitia Yakin Munaslub Golkar Tetap Jalan)

Amali menegaskan bahwa persiapan munaslub terus berjalan. Terakhir, panitia di pusat sudah menggelar rapat dengan panitia daerah di Bali. Waktu pelaksanaan munaslub juga belum berubah, yakni pada 23 Mei 2016.

"Saya sih berpikir positif munaslub akan berlangsung sesuai harapan," ucapnya.

Menkumham sebelumnya mengesahkan kepengurusan Partai Golkar yang baru hasil kesepakatan kubu Aburizal dan Agung Laksono.

Kepengurusan yang dipimpin Aburizal itu untuk periode 2014-2019. (Baca: Menkumham Sahkan Kepengurusan Golkar 2014-2019, Aburizal Ketum)

Kepengurusan yang disahkan mengakomodasi kedua kubu, baik kubu Aburizal maupun kubu Agung, meskipun basisnya adalah hasil Munas Bali sebagaimana putusan Mahkamah Agung.

Kesepakatan itu dicapai setelah kedua kubu melakukan pembicaraan internal. Kepengurusan Golkar ini mengakomodasi 80 persen kubu Ancol atau sebanyak 75 orang dari 95 kader yang diajukan olah Agung.