Telusuri Kasus Suap, KPK Periksa 5 Pejabat Kementerian PUPR di Maluku

Kompas.com - 26/04/2016, 21:51 WIB
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (4/1/2015) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (4/1/2015)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Maluku, Selasa (26/4/2016).

Kelimanya diperiksa terkait kasus dugaan suap anggota DPR dalam proyek di Kementerian PUPR.

"Selain penggeledahan, dilakukan  pemeriksaan secara maraton  terhadap saksi yang bertempat di Mako Brimob," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Selasa.

Kelima saksi yang diperiksa adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cadrac Ayar, Kepala Seksi Perencanaan Octo Veri Silitonga, dan Kepala Seksi PSP3 Ahnes Intan.

Selain itu, penyidik juga memeriksa Kepala Seksi Perencanaan BPJN IX dan Kepala Seksi Pelaksanaan Iqbal Tamher.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di rumah milik Kepala BPJN IX Amran HI Mustary.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita 6 kardus dokumen dan barang bukti elektronik.

Penggeledahan dan pemeriksaan saksi-saksi dilakukan guna melengkapi penyidikan terkait kasus suap dalam proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI dan pejabat di Kementerian PUPR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Nasional
Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Nasional
Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Nasional
BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Nasional
BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

Nasional
Sidang Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Sidang Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

Nasional
Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X