Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sudah Dengar Alasan Luhut soal Perusahaan dalam "Panama Papers"

Kompas.com - 26/04/2016, 21:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendengar penjelasan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tentang nama Luhut yang tercantum di dalam dokumen "Panama Papers".

"Saya sudah menanyakan ke Pak Presiden, jawaban beliau ya dia sudah mendengar penjelasan Pak Luhut. Intinya itu," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Istana, Selasa (26/4/2016).

Penjelasan Luhut kepada Presiden, kata Johan, lebih kurang sama dengan apa yang disampaikan Luhut kepada media pascapemberitaan atas dirinya. Meski demikian, Johan tidak menjelaskan lebih lanjut apa respons Presiden atas penjelasan Luhut tersebut.

(Baca: Ini Bantahan Luhut soal Investigasi "Majalah Tempo" Terkait "Panama Papers")

Johan menegaskan, harus dipahami bahwa seseorang yang namanya ada di dalam dokumen Panama Papers belum tentu terlibat unsur pidana atau melanggar peraturan.

Dia pun meminta publik tidak berpersepsi macam-macam terkait seseorang yang tercantum namanya dalam dokumen itu.

Saat ini, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Tax Amnesty. Fungsinya untuk menelusuri WNI, termasuk pejabat negara, yang tercatat menyimpan uang di luar negeri.

(Baca: Fadli Zon: Di Negara Lain, Pejabat yang Masuk "Panama Papers" Mengundurkan Diri)

Pembentukan satgas itu sendiri, lanjut Johan, bukan didasari pada dokumen Panama Papers, melainkan berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang saat ini masih dibahas di DPR Senayan.

"Satgas ini bukan terkait Panama Papers, tapi menyangkut tax amnesty. Nah, apakah data (data calon tax amnesty dan data Panama Papers) sama, lebih banyak atau lebih sedikit, Menteri Keuangan yang tahu," ujar Johan.

Kompas TV Profil Perusahaan Luhut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Nasional
Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Nasional
Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Nasional
Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Nasional
Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com