SK Kepengurusan Berlaku hingga 2019, Panitia Yakin Munaslub Golkar Tetap Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Organizing Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Zainuddin Amali menilai, tidak ada yang aneh dengan langkah Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan SK pengesahan Munas Bali rekonsiliasi untuk periode 2014-2019.

Zainuddin Amali meyakini bahwa munaslub yang sudah direncanakan tetap berjalan meskipun SK yang disahkan Menkumham itu berlaku hingga 2019.

"Saya kira itu periodisasi yang normal. Tetapi, tentu kami di Golkar sudah berkomitmen segera akan melaksanakan munaslub," kata Amali saat dihubungi, Selasa (26/4/2016).

Menurut Amali, masa kepengurusan Golkar sebagai partai politik memang memiliki periodisasi lima tahun. Munas Bali digelar pada 2014 sehingga berlaku hingga 2019.

Keputusan ini berbeda dengan keputusan Menkumham sebelumnya, yang memperpanjang SK Golkar Munas Riau 2009 hanya selama enam bulan. (Baca: Tarian "Moonwalk" ala Beringin)

Sebab, menurut Amali, masa kepengurusan Munas Riau sudah selesai sampai 2014 sehingga hanya diperpanjang sementara waktu untuk pelaksanaan munas rekonsiliasi.

"Atas kesadaran kita semua, akibat dari konflik, kita harus melakukan langkah yang rekonsiliatif, dan langkah itu melaksanakan munaslub," ucap Amali.

Amali menegaskan bahwa persiapan munaslub terus berjalan. Terakhir, panitia di pusat sudah menggelar rapat dengan panitia daerah di Bali. Waktu pelaksanaan munaslub juga belum berubah, yakni pada 23 Mei 2016.

"Saya sih berpikir positif munaslub akan berlangsung sesuai harapan," ucapnya.

Menkumham Yasonna Laoly sebelumnya mengesahkan kepengurusan Partai Golkar yang baru hasil kesepakatan kubu Aburizal dan Agung Laksono.

Kepengurusan yang dipimpin Aburizal itu untuk periode 2014-2019. (Baca: Menkumham Sahkan Kepengurusan Golkar 2014-2019, Aburizal Ketum)

Kepengurusan yang disahkan mengakomodasi kedua kubu, baik kubu Aburizal maupun kubu Agung, meskipun basisnya adalah hasil Munas Bali sebagaimana putusan Mahkamah Agung.

Kesepakatan itu dicapai setelah kedua kubu melakukan pembicaraan internal. Kepengurusan Golkar ini mengakomodasi 80 persen kubu Ancol atau sebanyak 75 orang dari 95 kader yang diajukan olah Agung.