Berdasarkan penelitian YPKP tahun 2008, diperkirakan jumlah korban mencapai 200 orang.
Selanjutnya di Kabupaten Boyolali, tepatnya di wilayah Sonolayu, terdapat tempat pemakaman umum di tengah kota yang pada sisi pinggirnya merupakan kuburan massal berisi 100-200 jenazah tidak dikenal.
Warga sekitar mengatakan pada Bejo, sekitar tahun 1965 pernah dibuat lubang besar. Banyak tahanan politik yang diseret, dipukul dan dieksekusi kemudian dikuburkan di situ tanpa nisan penanda.
"Itu menurut pengakuan warga sekitar dan juru kunci pemakaman," ucapnya.
Menurut Bejo, di tempat tersebut juga menjadi lokasi eksekusi Bupati Boyolali Suwali dan anggota DPRD Siswowitono pada tahun 1965.
Selain itu, ia menceritakan bahwa YPKP pernah melakukan penggalian kuburan massal di daerah Wonosobo pada tahun 2000.
Dalam penggalian ditemukan tulang belulang dari 21 mayat yang terkubur. Tulang belulang itu kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak.
Upaya tersebut dibantu oleh anggota-anggota cabang YPKP yang ada di daerah. Rata-rata mereka merupakan bekas tahanan politik di Pulau Buru dan Nusakambangan.
Namun setelah penemuan tersebut, YPKP mengaku kesulitan untuk melakukan penggalian selanjutnya.
"Kami tidak mendapatkan izin dan dilarang oleh pemerintah setempat," tuturnya.
Sementara itu di Wonogiri, YPKP berhasil mendapatkan pengakuan salah seorang warga masyarakat yang lahannya pernah diminta oleh aparat militer untuk digunakan sebagai kuburan massal.
Dengan bantuan dari anggota cabang YPKP 1965 yang ada di daerah, Bejo bersama timnya melakukan penelitian lapangan, wawancara mendalam kepada warga masyarakat sekitar lokasi, bahkan sempat melakukan penggalian.
(Baca juga: Ini Lokasi Pembunuhan Massal Tragedi 1965 di Sumatera)
Hingga saat ini, kata Bejo, YPKP 1965 masih menyimpan dengan rapi hasil penelitian tersebut dan bisa digunakan apabila pemerintah memerlukannya.
(Baca: YPKP 1965 Siap Serahkan Data Valid tentang Kuburan Massal Korban 1965 ke Jokowi)
Rencananya, data-data mengenai kuburan massal tersebut akan ia serahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan.
(Baca: Luhut: Negara Akan Minta Maaf jika Kuburan Massal Korban 1965 Bisa Diidentifikasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.