Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Ahok Bisa Jadi Gubernur karena Perjuangan Amien Rais

Kompas.com - 26/04/2016, 09:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay menyesalkan pernyataan dan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam menanggapi kritik yang disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Dia menilai, respons Ahok yang menyebut Amien pikun sangat berlebihan dan melampaui batas kewajaran.

"Bagaimanapun harus diakui, Ahok bisa jadi Gubernur DKI seperti sekarang tidak lepas dari perjuangan tokoh reformasi sekelas Amien Rais. Dulu tidak semua orang bisa jadi gubernur. Ini fakta historis yang dilupakan Ahok. Ahok itu masih muda, tetapi ternyata sangat pelupa," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/4/2016).

Saleh menilai, respons Ahok itu membenarkan pendapat yang berkembang selama ini, bahwa dia adalah pejabat yang antikritik dan ingin benar sendiri. (Baca: Anggap Ahok Kini Beringas, PAN Minta Pin Demokrasi dari Amien Rais Dicopot)

Pernyataan dan sikap itu juga sekaligus pembenaran terhadap pernyataan Amien Rais bahwa Ahok tidak pantas menjadi pemimpin.

"Pemimpin itu harus siap mendengar dan merenung. Jangan sampai kritik proporsional dan aktual seperti itu direspons dengan sikap kebencian," kata Ketua Komisi VIII DPR ini.

Menurut Saleh, terbukti ketidaknyamanan banyak orang terhadap sikap Ahok dan pernyataan-pernyataannya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat awam. Para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI juga merasakan.

Terbukti, ada banyak yang mengundurkan diri. Terakhir, Rustam Effendi mengundurkan diri sebagai Wali Kota Jakarta Utara. (Baca: Rustam Effendi Benarkan Pengunduran Dirinya)

"Ahok ini pakai jurus mabuk. Kiri kanan muka belakang salah. Yang benar hanya satu, itu adalah Ahok. Di negara demokrasi mana pun sikap seperti ini tidak akan diterima karena demokrasi itu identik dengan kritik," kata dia.

"Tanpa kritik, demokrasi tidak beda dengan monarki. Semoga sikap Ahok ini tidak mengembalikan kita ke alam antikritik yang gelap gulita itu," kata Saleh.

Amien Rais sebelumnya menilai, Ahok sangat arogan. Amien melihat Ahok sebagai sosok yang senang menantang berbagai pihak, bahkan terkesan meremehkan lembaga negara, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, terkait kasus RS Sumber Waras.

Amien menyatakan, Ahok tidak layak menjadi seorang pemimpin lantaran sikapnya yang kerap nyeleneh dan memicu timbulnya kontroversi. (Baca: Amien Rais Nilai Ahok Arogan dan Tak Pantas Jadi Gubernur)

"Ini bukan masalah SARA, tetapi dia memang tidak layak menjadi pemimpin. Jangankan presiden, gubernur saja bagi saya kurang pantas," kata Amien di Temanggung, Minggu (24/4/2016).

Menanggapi pernyataan Amien itu, Ahok menyinggung penghargaan yang diberikan mantan Ketua MPR itu kepadanya.

"Amien Rais gimana ya, (namanya) orang tua kita hargailah. Namun, saya ingatkan, Amien Rais tahun 2006 akhir, waktu saya jadi bupati, dia kasih saya penghargaan sebagai aktor demokrasi sesungguhnya. Saya dikasih pin sama Amien Rais," ujar Ahok.

Ahok juga masih ingat bahwa Amien pernah memberi pesan untuk menitipkan perjuangan demokrasi reformasi Indonesia kepada Ahok.

Ahok malah heran karena kini dia justru dianggap arogan oleh Amien. (Baca: Ahok: Kamu Ingatkan Amien Rais soal Ini, Mungkin Dia Sudah Pikun)

"Dia ngomong sama saya, 'Saya titipkan perjuangan demokrasi reformasi Indonesia kepada kamu.' Saya dikasih pin, pakai emas lagi."

"Kamu ingatkan saja ke dia, mungkin dia sudah tua, pikun," ujar Ahok.

Kompas TV Kronologi Mundurnya Wali Kota Jakut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com