PAN: Ahok Bisa Jadi Gubernur karena Perjuangan Amien Rais

Kompas.com - 26/04/2016, 09:25 WIB
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasinal Amien Rais menyampaikan pidato dalam acara pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah PAN Jakarta Utara, Sabtu (28/12/2013). Dalam pidatonya Amien menegaskan kembali semangat kader PAN yang akan memenangkan pemilu 2014, dan menjadikan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai Presiden RI.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Majelis Pertimbangan Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasinal Amien Rais menyampaikan pidato dalam acara pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah PAN Jakarta Utara, Sabtu (28/12/2013). Dalam pidatonya Amien menegaskan kembali semangat kader PAN yang akan memenangkan pemilu 2014, dan menjadikan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai Presiden RI.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay menyesalkan pernyataan dan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam menanggapi kritik yang disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Dia menilai, respons Ahok yang menyebut Amien pikun sangat berlebihan dan melampaui batas kewajaran.

"Bagaimanapun harus diakui, Ahok bisa jadi Gubernur DKI seperti sekarang tidak lepas dari perjuangan tokoh reformasi sekelas Amien Rais. Dulu tidak semua orang bisa jadi gubernur. Ini fakta historis yang dilupakan Ahok. Ahok itu masih muda, tetapi ternyata sangat pelupa," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/4/2016).

Saleh menilai, respons Ahok itu membenarkan pendapat yang berkembang selama ini, bahwa dia adalah pejabat yang antikritik dan ingin benar sendiri. (Baca: Anggap Ahok Kini Beringas, PAN Minta Pin Demokrasi dari Amien Rais Dicopot)


Pernyataan dan sikap itu juga sekaligus pembenaran terhadap pernyataan Amien Rais bahwa Ahok tidak pantas menjadi pemimpin.

"Pemimpin itu harus siap mendengar dan merenung. Jangan sampai kritik proporsional dan aktual seperti itu direspons dengan sikap kebencian," kata Ketua Komisi VIII DPR ini.

Menurut Saleh, terbukti ketidaknyamanan banyak orang terhadap sikap Ahok dan pernyataan-pernyataannya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat awam. Para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI juga merasakan.

Terbukti, ada banyak yang mengundurkan diri. Terakhir, Rustam Effendi mengundurkan diri sebagai Wali Kota Jakarta Utara. (Baca: Rustam Effendi Benarkan Pengunduran Dirinya)

"Ahok ini pakai jurus mabuk. Kiri kanan muka belakang salah. Yang benar hanya satu, itu adalah Ahok. Di negara demokrasi mana pun sikap seperti ini tidak akan diterima karena demokrasi itu identik dengan kritik," kata dia.

"Tanpa kritik, demokrasi tidak beda dengan monarki. Semoga sikap Ahok ini tidak mengembalikan kita ke alam antikritik yang gelap gulita itu," kata Saleh.

Amien Rais sebelumnya menilai, Ahok sangat arogan. Amien melihat Ahok sebagai sosok yang senang menantang berbagai pihak, bahkan terkesan meremehkan lembaga negara, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, terkait kasus RS Sumber Waras.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X