JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan melakukan klarifikasi kepada publik terkait namanya yang tercantum dalam dokumen "Panama Papers".
Menurut Wapres, klarifikasi penting dilakukan sehingga tidak ada simpang siur di masyarakat.
"Iya, perlu klarifikasi ke publik. Perlu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Wapres menuturkan, Luhut sudah memberikan penjelasan kepadanya dan Presiden Joko Widodo ihwal persoalan Panama Papers tersebut.
Namun, Kalla tidak mengungkap secara gamblang pembicaraan dengan Luhut tersebut. (Baca: Terkait "Panama Papers", Luhut Dipanggil Presiden)
"Pak Luhut sampaikan kepada saya masalahnya, ke Presiden otomatis. Sampaikan begini keadaannya, iya baik," kata Kalla.
Luhut sebelumnya sudah membantah memiliki perusahaan di luar negeri seperti yang disebutkan dalam daftar Panama Papers.
(Baca: Soal "Panama Papers", JK Minta Publik Tak Langsung Vonis Luhut sebagai Penjahat)
"Saya tidak pernah terlibat soal itu dan saya tidak tahu apa pun mengenai perusahaan Mayfair itu," ujar Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
Luhut menegaskan, dirinya tidak pernah berkeinginan sedikit pun untuk tidak membayar pajak. Ia merasa salah satu pembayar pajak yang taat.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan