PPATK Benarkan Ada Pejabat di Indonesia yang Masuk "Panama Papers"

Kompas.com - 25/04/2016, 20:18 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf Kompas.com/SABRINA ASRILKepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf membenarkan bahwa ada beberapa pejabat negara di Indonesia yang namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers.

"Ya enggak banyaklah," ujar dia di Istana, Senin (25/4/2016).

Ia menegaskan, tidak dapat menyebutkan siapa dan berapa tepatnya pejabat negara yang namanya masuk dalam dokumen tersebut. Sebab, itu merupakan rahasia negara.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menambahkan, WNI yang memarkirkan uang di luar negeri bukan berarti melakukan tindak pidana. Bisa saja, hal itu menjadi strategi bisnis untuk menghindari pajak ganda.

(Baca: Terkait "Panama Papers", Luhut Dipanggil Presiden)

"Kadang-kadang memang itu trik-trik bisnis," ujar dia.

Pemerintah pun telah memiliki data WNI yang menyimpan uang di luar negeri. Pemerintah telah membentuk Satgas Pengampunan Pajak demi menjamin WNI itu mengembalikan uangnya ke dalam negeri.

Satgas akan memvalidasi apakah uang-uang itu berasal dari tindak pidana narkotika, terorisme dan perdagangan orang atau tidak. Jika validasi menyebut uang itu bukan berasal dari tiga hal itu, maka pajak tertunggak selama ini akan diampuni.

(Baca: Istana: 80 Persen Dokumen "Panama Papers" Cocok dengan Data Pemerintah)

Validasi itu dilakukan tidak terkecuali bagi pejabat negara yang namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers.

"Ya siapapun pokoknya kecuali jika uangnya berasak dari tiga hal tadi. Pejabat pun kalau menerima uang dari hasil narkotika ya sama saja dong, pasti kena," ujar Prasetyo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

Nasional
Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Nasional
Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Nasional
Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Nasional
Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Nasional
Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Nasional
UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Nasional
UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X